Golkar DKI Wacanakan Sekolah Swasta di Jakarta Gratis: Harus Ada Niat ke Sana

aik - detikNews
Selasa, 21 Jul 2020 07:45 WIB
Ratusan siswa SD mengikuti upacara di Hari pertama sekolah di SDN 01 Rawa Badak Utara, Jakarta Utara. Mereka memakai seragam Merah Putih.
Foto: Ilustrasi sekolah (Pradita Utama/detikcom).
Jakarta -

Golkar DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menggratiskan biaya sekolah negeri dan swasta. Golkar mencontohkan Kabupaten Brebes yang bisa melakukan hal tersebut.

"Saya habis kunker (kunjungan kerja) ke Tegal, Brebes. Brebes APBD Rp 350 miliar. Karena janji politiknya bupati waktu itu (Brebes), semua gratis. Negeri dan swasta gratis, malah mereka kini kekurangan murid," ucap Ketua Fraksi Golkar DKI Jakarta, Basri Baco, Senin (20/7/2020).

"Brebes jadi percontohan gerakan kembali ke sekolah. Gelandangan, ada orang bahkan tidak punya rumah, (tinggal) di gerobak, tapi anaknya sekolah," ujarnya.

Menurut Baco, Pemprov DKI harus memiliki niatan ke arah gratiskan biaya sekolah negeri dan swasta. Sehingga, tidak perlu lagi masyarakat berebut masuk ke negeri.

"Kita wacanakan ke depan lagi (soal biaya sekolah swasta dan negeri gratis), harus ada rencana dan niatan, seluruh sekolah negeri maupun swasta itu gratis. Harus ada niat, rencana ke sana," ujarnya.

Sehingga, masyarakat Jakarta tidak perlu lagi kesulitan untuk mendapat sekolah gratis. Mereka bisa memilih sekolah yang terdekat.

"Target menyeratakan lembaga sekolah bisa terwujud, tidak perlu lagi tiap tahun berebut masuk negeri karena standar (sekolah) semua sudah sama, semua gratis. Kemana sekolah? Sekolahlah ke sekolah yang dekat rumahmu, swasta atau negeri yang dekat. Nggak usah jauh-jauh pilih sekolah favorit, sekolah unggulan, nggak usah. Pilihlah sekolah sesuai zonasi," katanya.

Diketahui, untuk saat ini, Pemprov DKI Jakarta baru akan membatu uang pangkal masuk sekolah swasta bagi murid yang tidak lolos seleksi PPDB sekolah negeri. Menurut Baco, tindakan itu adalah kewajiban dari Pemprov DKI Jakarta.

"Itu memang kemarin kita tuntut juga di rapat dengan Komisi E minggu lalu bahwa Pemda harus tanggung jawab terhadap siswa yang terkena dampak PPDB yang dirasa merugikan. Khususnya adalah para siswa dari keluarga miskin yang usia muda, dan tidak mampu bayar biaya masuk swasta," kata Baco.

Tonton video 'Melihat Antusias Anak Rimba di Jambi Menuntut Ilmu':

Selanjutnya
Halaman
1 2