Uji Publik Capim, Hakim Kasus Kopi Sianida Janji Harmonisasi Kerja KY-MA

Yulida Medistiara - detikNews
Senin, 20 Jul 2020 20:11 WIB
Binsar Gultom
Binsar Gultom (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Calon anggota Komisi Yudisial (KY), Binsar Gultom, menyoroti rekomendasi KY yang tidak diterima Mahkamah Agung (MA). Hakim kasus perkara Jessica Kumala Wongso itu mengaku punya strategi untuk menjalin hubungan kerja sama yang baik antara pimpinan MA dan KY.

Jika terpilih jadi pimpinan KY, Binsar mengaku siap meninggalkan posisinya sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Banten.

Binsar mengatakan awalnya kehadiran KY di Indonesia untuk mendukung penguatan independensi kehakiman MA, tetapi dalam realitanya timbul ketidakharmonisan antara MA dengan KY. Misalnya dalam pengawasan hakim, timbul tumpang tindih karena MA dan KY yang sama-sama merasa mempunyai kewenangan, sementara rekomendasi sanksi etik dari KY kemungkinan bisa saja tidak diterima oleh MA.

"Dalam kaitannya dengan pengawasan hakim karena MA dan KY merasa punya kewenangan secara internal dan eksternal sehingga antara MA dan KY timbul pengawasan yang overlapping, tumpang tindih. Kemudian mengenai pengusulan sanksi kode etik dari KY ke MA timbul persoalan. Karena pada umumnya KY itu memberikan sanksi etik mengusulkannya ke MA adalah didasarkan atas putusan hakim padahal yang menjadi ranah ruang lingkup kewenangan pengawasan KY itu berada di surat keputusan bersama antara MA dengan KY nomor 47 (dan) 02 (tahun) 2009 tentang kode etik pedoman hakim," kata Binsar dalam uji publik Capim KY yang disiarkan secara virtual, Senin (20/7/2020).

"Ketika MA menolak usul rekomendasi dari KY karena hal tersebut sudah masuk teknis perkara. KY merasa keberatan sehingga saya selaku hakim tinggi dari peradilan umum setidaknya menguasai seluk beluk ruang lingkup pengadilan yang menjadi objek pengawasan daripada KY memberikan visi misi," ungkap Binsar.

Untuk mengatasi ketidakharmonisan antara KY dan MA, Binsar mengaku memiliki sejumlah strategi, yaitu dengan menjalin kerja sama antara MA dan KY serta 4 badan peradilan lain dengan melibatkan pimpinan DPR secara berjenjang.

"Strategi saya pertama, menjalin kembali hubungan kerja sama yang baik secara kekeluargaan dengan pimpinan MA dan jajarannya beserta 4 badan peradilan di bawahnya dengan melibatkan pimpinan DPR secara berjenjang selaku perwakilan dari rakyat," ungkapnya.

"Ini saya katakan seperti itu ini lembaga MA dan KY tercinta saya rela meninggalkan Hakim Tinggi MA yang masih aktif," ujarnya.

Selain itu, Binsar mengaku kalau dia terpilih sebagai capim KY akan membuat pedoman ruang lingkup KY dan MA dan metode pemeriksaan berdasarkan surat keputusan pertama MA dan KY. Selain itu Binsar juga akan memberdayakan tim penghubung antara KY dengan jaringannya di daerah yang terkoneksi secara online untuk mengawasi jalannya peradilan etik.

"Insyaallah dengan kehadiran saya di KY akan dapat menyelesaikan segala kebutuhan persoalan antara MA dan KY sehingga tercipta visi dan misi MA dan visi misi KY," ungkapnya.

Diketahui, hari ini KY melakukan uji publik terhadap 33 calon pimpinan Komisi Yudisial. Adapun uji publik 33 capim KY dilakukan dengan 3 sesi.

Adapun 11 capim KY dalam sesi pertama di antaranya adalah Abdul Haris Semendawai, Binziad Kadafi, Abustan, Ade Maman Suherman, Agus Budianto, Agus Surono, Anna Maria Tri Anggraini, Amzulian Rifai, Bahrussam Yunus, Evy Trisulo Dianasari, dan Mayjen TNI Markoni. Para peserta memberikan visi misinya selama 5 menit dan menjawab pertanyaan panelis.

Kemudian peserta capim KY sesi kedua di antaranya adalah Erna Ratnanigsih, Harman Thamrin, Ardilafiza, Bayu Setiawan, Benediktus Hestu Cipto Handoyo, Fadzlun Budi Sulistyo Nugroho, Januar Agung Saputera, Adrianus Eliasta Meliala, Imran, Binsar M Gultom, dan Ferdy Alfonsus Sihotang.

Sedangkan peserta capim KY sesi ketiga di antaranya adalah Hotman Sitorus, I Made Pria Dharsana, Wisnu Baroto, Juanda, Lies Sulistiani, Manotar Tampubolon, Mukti Fajar Nur Dewata, Otong Rosadi, Zaimah Husin, M Taufiq HZ, dan Mulyono.

Tonton video 'Ketua KY Bertukar Data Hakim Sama KPK, Ada Apa?':

(yld/jbr)