Waka DPRD DKI: Bantu Semua Biaya Siswa Gagal PPDB, Jangan Hanya Uang Pangkal

ADVERTISEMENT

Waka DPRD DKI: Bantu Semua Biaya Siswa Gagal PPDB, Jangan Hanya Uang Pangkal

Farih Maulana Sidik - detikNews
Senin, 20 Jul 2020 18:23 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani.
Foto: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. (Arief-detikcom)

Zita ingin pemerintah lebih sensitif dengan kesulitan masyarakat. Menurutnya, daerah lain yang memiliki anggaran jauh lebih kecil ketimbang DKI Jakarta bisa mengeksekusi kebijakan yang lebih berpihak.

"Seharusnya tidak ada alasan pemerintah tidak bisa bantu gratiskan, coba lebih sensitif. Di daerah lain sekolah swasta di gratiskan, salah satunya Brebes. Kita punya APBD puluhan triliun, ini masuk di APBD Perubahan, sumber paling aman dari BTT (Bantuan Tak Terduga). Maksimalkan juga program kerja sama dengan pihak swasta untuk biayai pendidikan siswa yang terkena dampak COVID-19. Kalau kita mau, pasti bisa untuk itu," katanya.

Sebelumnya, Asisten Kesra DKI Jakarta, Catur Laswanto mengatakan ada 358.664 yang mengikuti seleksi PPDB 2020. Jumlah yang tidak diterima mencapai 126.011 anak.

Catur menjelaskan, untuk dana bantuan siswa yang masuk sekolah swasta, Pemprov DKI akan menggunakan data bansos COVID-19 agar penyaluran dana tepat sasaran ke keluarga yang terdampak Corona.

"Hasil padanan data siswa pada PPDB pada data bansos COVID. Kenapa kami padankan? Karena asumsinya adalah ketika nanti akan diberikan bantuan uang masuk atau uang pangkal sekolah, maka mereka adalah yang layak dan terdampak COVID. Mereka yang layak dan terdampak COVID adalah mereka yang sudah masuk dalam data bansos," tutur Catur.

"Karena itu sebagai data data padanan PPDB yang tidak diterima di negeri, asumsi berarti di swasta kita padankan dengan bansos sehingga kita ketemu NIK orang tua dan dari situ kita mendapat data kelayakan orang tua yang terdampak ekonominya karena COVID," katanya.

Catur menerangkan, jumlah siswa yang terdata yang ada di bansos COVID-19 berjumlah 85.508 orang. Menurutnya, siswa yang langsung mendaftar ke sekolah swasta tidak akan mendapat bantuan.

"Lalu, hasil padanan data antara data PPDP yang tidak diterima di negeri, artinya mereka diterima di swasta dan data bansos adalah 85.508 (siswa). Data ini tidak termasuk mereka yang langsung daftar ke sekolah swasta," terang Catur.

Catur mengatakan, berdasarkan hasil perhitungan, dana bantuan yang akan disiapkan untuk siswa yang masuk ke sekolah swasta itu sebesar lebih dari Rp 171 miliar. Bantuan tersebut untuk seluruh siswa yang ada di SD, SMP, dan SMA.


(fas/gbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT