Soroti soal Rekomendasi KY Tak Diterima MA, Capim Adrianus Bicara Strategi

Yulida Medistiara - detikNews
Senin, 20 Jul 2020 17:34 WIB
Polemik e-budgeting di Pemprov DKI Jakarta terus dibahas. Kali ini Komisioner Ombudsman RI (ORI), Adrianus Meliala ikut mengomentari.
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Calon anggota Komisi Yudisial (KY) Adrianus Eliasta Meliala mengusulkan pelayanan publik hakim juga dapat diawasi sehingga memperluas makna kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah ada.

"Dalam rangka mungkin ini ada kaitannya juga dengan pengalaman kami sebagai anggota Ombudsman adalah memperluas perspektif pemantauan mencakup pada perspektif pelayanan publik. Dalam hal ini kami mengajak anggota KY yang akan terpilih nanti demikian juga MA untuk melihat ketika dia berdinas dan juga menjadi subjek pengawasan itu juga dalam konteks ketika dia sebagai pejabat publik men-deliver kegiatannya dalam pelayanan publik," kata Adrianus dalam uji publik Capim KY yang disiarkan secara virtual, Senin (20/7/2020).

Ia mencontohkan aspek yang diawasi mengenai bagaimana masyarakat dilayani dalam meminta informasi, saat menunggu sidang, saat mendaftar sidang, dan terkait kapan salinan putusan diterima pihak yang berkepentingan. Ia menilai aspek pelayanan publik oleh hakim dapat diatur lebih luas di dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim.

"Contoh bagaimana hakim yang tidak peduli kapan salinan putusan itu sampai kepada pihak yang terkait. Solusinya adalah salah satu hal yang akan bermasalah secara etik. Maka dengan memperluas tersebut dengan melihat hakim sebagai pemberi layanan publik yang mestinya juga baik, akuntabel, tidak diskriminasi, efektif, efisien, sebagian sudah tercantum dalam 10 prinsip yang terletak dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim," ujar anggota Ombudsman RI itu.

"Tinggal kemudian kita menambahkannya saja, tinggal kita memperluaskan saja. Saya pikir tidak masalah, maka untuk itu saya kira KY akan jelas lebih berkinerja, lebih memberikan perspektif yang kemudian membuat KY semakin dianggap semakin penting oleh masyarakat dan juga oleh kita semua," sambungnya.

Selain itu, mantan anggota Kompolnas itu juga menyoroti soal banyaknya rekomendasi KY yang tidak diterima Mahkamah Agung (MA). Menurutnya hal itu bisa saja karena bukti yang kurang kuat, dia bertekad meningkatkan kualitas barang bukti untuk dijadikan rekomendasi KY.

"Maka saran saya KY perlu mengumpulkan dulu bukti-bukti, misalnya dengan cara merekam persidangan, mengamati perilaku di luar sebelum dan sesudah sidang, baru lah kemudian ketika sudah ditemukan fakta yang tak terbatahkan bahwa terdapat situasi imparsial lalu kemudian bertemu dengan pihak secara diam-diam kemudian MA dipersilakan untuk mengganti hakim tersebut clear beres masalah," ujarnya.

Selain itu untuk menguatkan bukti, ia menilai bisa bekerja sama dengan ahli forensik yang berjejaring dengan KY. Dengan demikian jika bukti sudah kuat, maka MA akan menjalankan rekomendasi KY.

"Saya menduga banyak sekali perilaku hakim dapat dibuktikan dengan data-data digital, rekaman, video, rekaman percakapan, hal ini maka diperlukan suatu hubungan yang baik dengan provider data digital tersebut apakah bisa bertukar data atau ada semacam imunitas sehingga kemudian dapat data yang diperkirakan perbuatan seorang hakim tersebut," ujarnya.

Selain itu Adrianus menyarankan agar KY juga bekerja sama dengan lembaga negara seperti KPK, Ombdusman, Komnas HAM, LPSK dalam melakukan pengawasan kepada hakim di daerah. Hal itu agar jika lembaga tersebut menemukan hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik bisa segera melaporkan ke KY.

"Saya misalnya lebih mengandalkan kepada lembaga-lembaga negara yang ada di daerah. Contoh KPK punya korsubgab, Ombudsman RI punya perwakilan, LPSK punya penghubung, Komnas HAM punya penghubung kenapa karena lembaga-lembaga ini juga punya sense yang sama. Dengan sama-sama punya orientasi yang sama maka dengan mudah jika ada hal-hal yang aneh tentang hakim tertentu dia bisa lapor ke KY dan KY bisa bertindak," ujarnya.

Diketahui, hari ini KY melakukan uji publik terhadap 33 calon pimpinan KY. Adapun uji publik 33 capim KY dilakukan dengan 3 sesi.

Adapun 11 capim KY dalam sesi pertama di antaranya adalah Abdul Haris Semendawai, Binziad Kadafi, Abustan, Ade Maman Suherman, Agus Budianto, Agus Surono, Anna Maria Tri Anggraini, Amzulian Rifai, Bahrussam Yunus, Evy Trisulo Dianasari, dan Mayjen TNI Markoni. Para peserta memberikan visi misinya selama 5 menit dan menjawab pertanyaan panelis.

Kemudian peserta capim KY sesi kedua di antaranya adalah Erna Ratnanigsih, Harman Thamrin, Ardilafiza, Bayu Setiawan, Benediktus Hestu Cipto Handoyo, Fadzlun Budi Sulistyo Nugroho, Januar Agung Saputera, Adrianus Eliasta Meliala, Imran, Binsar M Gultom, dan Ferdy Alfonsus Sihotang.

Sedangkan peserta capim KY sesi ketiga di antaranya adalah Hotman Sitorus, I Made Pria Dharsana, Wisnu Baroto, Juanda, Lies Sulistiani, Manotar Tampubolon, Mukti Fajar Nur Dewata, Otong Rosadi, Zaimah Husin, M Taufiq HZ, dan Mulyono.

(yld/jbr)