Uji Publik Capim KY, Ketua Ombudsman Paparkan Strategi Pengawasan Hakim

Yulida Medistiara - detikNews
Senin, 20 Jul 2020 11:13 WIB
Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai
Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai (Foto: Erwin Dariyanto/detikcom)
Jakarta -

Calon anggota Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai memaparkan strategi pengawasan hakim dalam uji publik calon pimpinan KY. Ketua Ombudsman RI itu menyebut jika terpilih dia akan meningkatkan koordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) agar rekomendasi dari KY ditindaklanjuti MA.

"Meningkatkan koordinasi komunikasi dengan Mahkamah Agung. Saya memantau di media bahwa KY menyatakan sebagian besar rekomendasinya tidak di jalankan Mahkamah Agung. Sebaliknya MA menyatakan bahwa KY terlalu ikut campur di dalam kemerdekaan atau independensi hakim. Ini harus dikomunikasikan bahwa peradilan yang berwibawa itu adalah kepentingan 2 instutisi, tidak hanya KY saja, saya yakin MA juga menginginkan tercapainya peradilan yang berwibawa dan mendapatkan kepercayaan publik tersebut," kata Amzulian, dalam Uji Publik Capim KY yang digelar secara virtual, Senin (20/7/2020).

Selain itu, Amzulian menyebut kode etik dan 10 pedoman perilaku hakim juga akan disebar luaskan agar hakim akan selalu ingat dan publik juga dapat mengawasi perilaku hakim. Ia menilai jika strategi tersebut dijalankan maka visinya untuk menjadikan KY yang kuat, berwibawa dan memiliki jaringan luas dapat tercapai.

"Mempublikasikan secara luas kode etik dan 10 pedoman perilaku hakim, ini artinya 10 pedoman perilaku hakim akan mudah dilihat dimana-mana, bagi hakim ini akan menjadi kontrol untuk mereka ada 10 pedoman bagi mereka untuk bersikap. Kemudian bagi publik mereka juga memahami apa yang seharusnya dilakukan oleh hakim. Saya meyakini apabila strategi yang ditawarkan maka KY yang kuat, berwibawa dan memiliki jaringan luas itu dapat tercapai," ujarnya.

Selain itu, untuk mewujudkan misinya, Amzulian juga memaparkan akan meningkatkan soliditas antar pimpinan KY. Ia menilai perlunya membangun kekompakan antara pimpinan KY dalam suatu pengambilan keputusan.

"Saya meyakini bahwa pansel nanti akan dapat memilih orang-orang yang tepat, profesional, berilmu dan memang orang yang kredibilitas di bidangnya, tetapi semua itu tidak bisa maksimal apabila soliditas itu tidak ada. Tantangan yang sering terjadi di lembaga negara yang tipe pemimpinnya yang kolektif kolegial adalah tidak hadirnya soliditas," ungkapnya.

Strategi lainnya, ia akan memperkuat komunikasi dan jaringan dengan perguruan tingi, masyarakat sipil dan media dalam melakukan pengawasan terhadap hakim. Hal itu karena KY memiliki keterbatasan SDM dalam mengawasi hakim yang tersebar di banyak wilayah.

"Kita memahami bahwa ada keterbatasan KY di dalam menjalankan fungsi-fungsinya itu, karena keterbatasan SDM dengan begitu luasnya wilayah pengawasan dan jumlah hakim yang cukup tinggi, maka menurut saya kemampuan KY di dalam melakukan memperkuat jaringan terhadap ketiga institusi tadi merupakan suatu keharusan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Amzulian menyebut strategi lain untuk menguatkan fungsi KY adalah mentradisikan eksaminasi putusan peradilan atau menguji sebuah putusan hakim. Menurutnya, jika hal itu dilakukan hakim akan menyadari bahwa putusannya diawasi publik.

"Ini bertujuan supaya untuk mengatasi hakim yang selama ini merasa KY tidak berhak mengawasi putusan mereka. Maka kalau kita berhasil membangun tradisi mengeksaminasi putusan peradilan, maka hakim akan menyadari bahwa putusan-putusan mereka juga diawasi oleh perguruan tinggi, oleh masyarakat sipil. Karena eksaminasi menjadi tradisi, kita pahami bahwa eksaminasi putusan pengadilan itu bukan tabu bagi MA," ujarnya.

Tak hanya itu, Amzulian mengusulkan perlunya hak imunitas bagi Komisioner KY dalam menjalankan tugasnya mengawasi perilaku hakim. Hal itu menurutnya penting agar komisioner KY memiliki ketenangan dalam menjalankan tugasnya.

"Hak imunitas saya risih juga dan aneh juga kalau komisioner KY misalnya jadi tersangka dan itu sudah terjadi bagaimana mungkin orang menjalankan tugasnya kemudian ditersangkakan untuk mengomentari hakim misalnya. Oleh karena itu menurut saya imunitas penting," ujarnya.

"Ombudsman RI misalnya dan banyak lembaga yang tidak punya di pasal 10 misalnya dalam menjalankan tugasnya Ombudsman tidak dapat dituntut, tidak dapat dituntut di muka pengadilan bahkan tidak bisa diinterogasi. Ini penting untuk ketentatangan para komisioner menjalankan tugasnya. Tidak mudah menjadi Komisioner KY. Akan banyak lagi persoalan-persoalan yang mereka hadapi, ancaman-ancaman muncul karena banyak pihak berkepentingan di situ. Oleh karena itu mereka bisa menjalankan dengan baik dengan tenang, dan itu memang harus diperjuangkan walaupun keputusannya ada pada DPR tentu saja," sambungnya.

Diketahui, hari ini KY melakukan uji publik terhadap 33 calon pimpinan Komisi Yudisial. Adapun uji publik 33 capim KY dilakukan dengan 3 sesi.

Adapun 11 Capim KY dalam sesi pertama diantaranya adalah Abdul Haris Semendawai, Binziad Kadafi, Abustan, Ade Maman Suherman, Agus Budianto, Agus Surono, Anna Maria Tri Anggraini, Amzulian Rifai, Bahrussam Yunus, Evy Trisulo Dianasari, dan Mayjen TNI Markoni. Para peserta memberikan visi misinya selama 5 menit dan menjawab pertanyaan panelis.

Kemudian peserta Capim KY sesi kedua diantaranya adalah Erna Ratnanigsih, Harman Thamrin, Ardilafiza, Bayu Setiawan, Benediktus Hestu Cipto Handoyo, Fadzlun Budi Sulistyo Nugroho, Januar Agung Saputera, Adrianus Eliasta Meliala, Imran, Binsar M. Gultom, Ferdy Alfonsus Sihotang.

Sedangkan peserta Capim KY sesi ketiga diantaranya adalah Hotman Sitorus, I Made Pria Dharsana, Wisnu Baroto, Juanda, Lies Sulistiani, Manotar Tampubolon, Mukti Fajar Nur Dewata, Otong Rosadi, Zaimah Husin, M. Taufiq HZ, Mulyono.

Tonton video 'Ombudsman Temukan Adanya Aktivitas Penambangan Ilegal':

(yld/dhn)