Sejarah Sidang Isbat untuk Menentukan Awal Bulan dalam Kalender Islam

Rosmha Widiyani - detikNews
Senin, 20 Jul 2020 10:06 WIB
Petugas Masjid Al-Musyariin melihat posisi hilal (bulan sabit muda) menggunakan teropong untuk menentukan 1 Ramadhan 1441 H di Jakarta Barat, Kamis (23/4/2020). Berdasarkan pantauan hilal di beberapa daerah, Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadhan 1441 H jatuh pada Jumat (24/4/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA/Sejarah Sidang Isbat untuk Menentukan Awal Bulan dalam Kalender Islam
Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan kembali menggelar sidang isbat pada Selasa (21/7/2020) yang menentukan awal Zulhijjah 1441 H. Sidang ini nantinya juga menentukan kapan pelaksanaan Idul Adha 2020/1441 H.

Sebelumnya, Kemenag juga mengadakan sidang isbat yang menentukan awal Ramadhan dan pelaksanaan Idul Fitri 2020/1441 H. Dalam satu tahun. Dengan peran yang sangat besar dalam pelaksanaan ibadah tiap muslim di Indonesia, tentu tak ada salahnya mengetahui sejarah sidang isbat di Indonesia. Sidang isbat yang melahirkan keputusan resmi pemerintah, dikenal dunia internasional dengan sebutan moon sighting.

Sejarah sidang isbat bisa diketahui dari tulisan berjudul Kilas Balik Penetapan Awal Puasa Dan Hari Raya Di Indonesia dari Moh Iqbal Tawakal. Penulis adalah Pengamat Meteorologi dan Geofisika (PMG) Pelaksana Lanjutan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Tangerang.

"Pada masa sebelum kemerdekaan penetapan awal bulan Qomariyah tidak melalui musyawarah antar ormas islam atau yang dikenal dengan sidang isbat. Waktu itu pemerintah yang berkuasa, Jepang, tidak mengatur persoalan yang demikian. Awal Ramadhan dan Idul fitri ditentukan masing-masing ketua adat di lingkungan masyarakat tersebut," tulis Iqbal dilihat detikcom pada Senin (20/7/2020).

Kelompok masyarakat tersebut adalah Aboge di Purbalingga, Wakal di Maluku, dan Gowa di Sulawesi. Iqbal menjelaskan, setiap ketua memiliki perhitungan masing-masing. Hasilnya awal Ramadhan, Lebaran, Idul Adha, dan pelaksanaan hari raya lain sering mengalami perbedaan meski dalam satu wilayah yang sama.

Pada masa kerajaan Islam, pelaksanaan ibadah dan hari raya umat Islam mengalami perbedaan dibanding sebelumnya. Penetapan awal bulan Qamariyah ditetukan keputusan raja yang harus ditaati seluruh kelompok masyarakat. Keputusan yang bersifat legal dan disahkan penguasa memungkinkan terjadi keseragaman pemahaman dan pelaksanaan ibadah.

Setelah Indonesia merdeka, tepatnya 4 Januari 1946, pemerintah mulai menunjuk Kementerian Agama untuk menentukan Idul Fitri dan Idul Adha karena merupakan bagian dari hari libur nasional. Iqbal menulis, saat itu ketetapan ini tidak dapat diikuti seluruh umat Islam hingga pemerintah membentuk Badan Hisab Rukyat atau BHR.

BHR yang dibentuk pada 16 Agustus 1972 ini bertujuan menyeragamkan pemahaman dan penentuan tanggal 1 pada bulan Hijriyah. Tugas BHR adalah melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan hisab rukyat, serta pelaksanaan ibadah terkait arah kiblat, waktu sholat, awal bulan, waktu gerhana bulan dan matahari.

Menurut Iqbal, BHR telah mengalami perkembangan dan penyempurnaan dalam menentukan kriteria awal bulan Qomariyah. Pada masa awal kemerdekaan, kriteria awal bulan mengikuti pedoman wujudu hilal (https://www.detik.com/tag/hilal). Selanjutnya pada masa orde baru, penetapan menggunakan imkanu rukyat yang memiliki tiga kriteria. Ketiganya adalah tinggi hilal diatas 2 derajat, jarak hilal matahari minimal tiga derajat, dan umur bulan sejak ijtimak adalah delapan jam.

Pada tahun 1974, kriteria ini dapat diterima di tingkat regional dalam forum Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). BHR sempat hampir dibubarkan karena dianggap tidak bisa memberikan pengaruh pada penyeragaman awal bulan Qamariyah dan pelaksanaan hari raya.

Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada 2004-2014, BHR kembali berfungsi dengan menambah anggota kepakaran dari bidang astronomi. Tujuannya adalah supaya hasil yang dirumuskan bisa diterima kelompok agama dan lingkup ilmiah. Iqbal menulis, di masa inilah sidang isbat disiarkan langsung melalui televisi.

"Dengan penyiaran lewat televisi, masyarakat dapat mengetahui rangkaian penetapan tanggal 1 Ramadhan, Syawal, dan hari raya yang dilakukan pemerintah. Pemerintah yang diwakili Kemenag memiliki otoritas dan wewenang dalam menetapkan hal tersebut dengan mengadakan sidang isbat tiap tahun. Keputusan yang diambil selalu mengutamakan persatuan," tulis Iqbal.

Dengan mengetahui sejarah penetapan sidang isbat, masyarakat diharapkan punya wawasan lebih luas dan menerima setiap perbedaan. Perbedaan pemahaman tidak perlu jadi masalah karena sebetulnya sama-sama bersumber dari Al-Quran dan hadis. Masyarakat juga diharapkan bisa melakukan ibadah dan mendoakan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.

Tonton video 'Ini Fatwa MUI soal Salat Idul Adha':

(row/erd)