Round-Up

Banjir Kritikan untuk Vonis Ultra Petita Penyerang Novel Baswedan

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 18 Jul 2020 07:46 WIB
Dua orang anggota polisi aktif pelaku penyerangan kepada Novel Baswedan dibawa keluar dari Polda Metro Jaya. Keduanya hendak dipindahkan ke Bareskrim Polri.
Penyiram Novel Baswedan (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Dua polisi penyiram air keras kepada Novel Baswedan divonis melebihi tuntutan jaksa. Namun, vonis masing-masing hukuman penjara 2 tahun dan 1,5 tahu itu 'dibanjiri' kritikan dari sejumlah pihak dan menilai keputusan itu tidak adil.

Adalah Ahli hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengkritisi putusan itu. Dia menyatakan penggunaan asam sulfat, bahan kimia berbahaya harusnya memberatkan hukuman pelaku. Pasal 353 ayat 2 KUHP yang mencantumkan hukuman maksimal 7 tahun masih jauh dengan vonis yang dijatuhkan itu.

"Ini seharusnya menjadi faktor pemberat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 356 KUHP (mengenai penggunaan bahan berbahaya) karena itu seharusnya paling tidak hukuman itu sekitar 5 tahun akan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat," ujar Abdul Fickar yang juga seorang dosen di Universitas Trisakti Jakarta itu dalam keterangannya, Jumat (17/7/2020).

Dia mengungkapkan harusnya vonis terhadap penyerang penyidik KPK itu harus menimbulkan efek jera. Abdul menegaskan bahwa putusan hakim harusnya menjadi momentum untuk membersihkan oknum yang cenderung meyalahgunakan kekuasaan.

"Putusan ini seharusnya menjadi momentum bagus jika memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dalam arti membersihkan oknum-oknum yang cenderung menyalahgunakan kedudukan dan jabatannya yang hingga kini terus berlangsung seperti halnya pada kasus Djoko Tjandra yang melibatkan beberapa oknum juga," kata Abdul Fickar.

Kritikan terhadap putusan itu juga disuarakan oleh Tim Advokasi Novel Baswedan. Mereka menilai vonis ultra petita itu menguntungkan terdakwa.

"Nyaris tidak ada putusan yang dijatuhkan terlalu jauh dari tuntutan, kalaupun lebih tinggi daripada tuntutan. Misalnya tidak mungkin hakim berani menjatuhkan pidana 5 tahun penjara untuk terdakwa yang dituntut 1 tahun penjara. Mengapa putusan harus ringan, agar terdakwa tidak dipecat dari Kepolisian dan menjadi whistle blower/justice collaborator. Skenario sempurna ini ditunjukkan oleh sikap terdakwa yang menerima dan tidak banding meski diputus lebih berat dari tuntutan penuntut umum," kata salah satu anggota Tim Advokasi Novel Baswedan, Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Jumat (17/7).

Kurnia mengatakan sejak awal pihaknya sudah mencurigai bahwa persidangan sudah menguntungkan terdakwa. Dia meyakini putusan itu menafikan fakta yang sebenarnya.

"Penting ditegaskan kembali bahwa sejak awal persidangan Tim Advokasi Novel Baswedan sudah mencurigai proses peradilan ini dilaksanakan hanya untuk menguntungkan para terdakwa. Kesimpulan itu bisa diambil dari dakwaan, proses unjuk bukti, tuntutan Jaksa, dan putusan yang memang menafikan fakta-fakta sebenarnya," ungkapnya.

Kurnia menyebut putusan yang dijatuhkan hakim juga menguntungkan kepolisian. Sebab, kepolisian tidak bisa memecat kedua terdakwa yang merupakan anggota Polri aktif.

"Dengan dijatuhkannya putusan Hakim ini pihak yang paling diuntungkan adalah instansi Kepolisian. Sebab dua terdakwa yang notabene berasal dari anggota Kepolisian tidak mungkin dipecat dan pendampingan hukum oleh Divisi Hukum Polri-yang diwarnai dengan isu konflik kepentingan-pun berhasil dijalankan," tuturnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2