Wajarkah Istri Djoko Tjandra Menang di MK dalam Tempo 56 Hari Kalender?

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 17 Jul 2020 16:40 WIB
Kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nampak berjalan normal seperti biasa. Rencananya, BPN Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan gugatan Pemilu hari ini.
Foto: Gedung MK (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Istri Djoko Tjandra, Anna Boentaran menang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2016 dalam tempo tidak sampai 56 hari kalender. MK dalam memutus perkara itu tidak mendengarkan keterangan Presiden, DPR, Kejaksaan Agung atau pun ahli.

Putusan MK itu kemudian dijadikan salah satu bukti untuk Djoko Tjandra mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Wajarkah putusan tersebut dikebut dalam waktu kurang dari 2 bulan?

"Ketika diputus dalam 56 hari, tentu ini menjadi anomali," kata penggiat lembaga Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif, Violla Reininda kepada detikcom, Jumat (17/7/2020).

Dalam catatan KODE Inisiatif, untuk pengujian UU kategori Hukum Pidana, rata-rata menghabiskan waktu sidang sebagai berikut:

Amar dikabulkan seluruhnya: 9,4 bulan
Amar dikabulkan sebagian: 8,2 bulan
Amar tidak dapat diterima: 7 bulan
Amar ditolak: 7 bulan
Ketetapan MK: 2,6 bulan
Permohonan gugur: 1,5 bulan

"Ketika diputus dalam 56 hari, tentu ini menjadi anomali. Apalagi, setelah membaca putusannya, tidak ada pertimbangan mengapa MK memutus perkara ini secara cepat. Mengapa MK tidak membutuhkan keterangan ahli/saksi. Kalau untuk mendengarkan keterangan DPR/DPD/Pemerintah ini bersifat opsional, tetapi MK pun tidak menjabarkan alasannya mengapa. Pemohon juga di sisi lain tidak memohonkan putusan secara cepat," papar Vio.

Padahal, kata Vio, di putusan-putusan sebelumnya-misalnya Putusan MK nomor 102/PUU-VII/2009 tentang penggunaan hak pilih hanya dengan KTP-MK menjelaskan secara rinci mengapa perlu memutus perkara ini secara cepat dan tidak mendengarkan keterangan pembentuk undang-undang.

"Sebab berkaitan erat dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk memilih dalam pemilu dan momentum tahapan pemungutan suara sudah di depan mata. Jadi, ada rasionalisasi yang jelas," ujar Vio menegaskan.

Dalam penjelasan ke detikcom, MK berlindung dengan Pasal 54 UU MK yang berbunyi:

Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden.

Tapi dalih MK itu juga dinilai tidak menjelaskan maksud sidang cepat dalam perkara istri Djoko Tjandra itu.

Pasal ini memang tidak mewajibkan MK untuk memanggil/mendengarkan keterangan pembentuk UU selama pokok persoalan sudah dianggap jelas oleh MK. Tetapi yang jadi pertanyaan lebih lanjut, apa indikator MK menganggap permohonan sudah jelas? Ini juga tidak dipaparkan dalam pertimbangan putusan.

"Pasal ini memang tidak mewajibkan MK untuk memanggil/mendengarkan keterangan pembentuk UU selama pokok persoalan sudah dianggap jelas oleh MK. Tetapi yang jadi pertanyaan lebih lanjut, apa indikator MK menganggap permohonan sudah jelas? Ini juga tidak dipaparkan dalam pertimbangan putusan," kata Vio memaparkan.

Selanjutnya
Halaman
1 2