Polisi Tambah Pasal Hukuman Kebiri ke Oknum P2TP2A Pemerkosa ABG di Lampung

Jabbar Ramdhani - detikNews
Kamis, 16 Jul 2020 23:06 WIB
Polda Lampung memeriksa DA, pekerja P2TP2A yang jadi tersangka dugaan kekerasan seksual terhadap korban perkosaan (dok. Polda Lampung)
Polda Lampung memeriksa DA, pekerja P2TP2A yang jadi tersangka dugaan kekerasan seksual terhadap korban perkosaan. (dok. Polda Lampung)
Jakarta -

Kurang dari dua pekan, Polda Lampung merampungkan berkas kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan pekerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur berinisial DA (50) yang diduga memperkosa ABG korban pemerkosaan. Berkas kasus tersebut diserahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk diteliti.

"Dalam 14 hari berkas perkara atas nama tersangka DA sebagai tersangka kasus kekerasan seksual atau tindak pidana pencabulan terhadap anak NT sudah dilimpahkan tahap 1 ke kejati," kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad, Kamis (16/7/2020).

Kombes Pandra mengatakan berkas tersebut diserahkan Subdit 4 Renakta Direskrimum Polda Lampung pada hari ini. Dia mengatakan Polda Lampung memberi perhatian khusus dalam penanganan kasus.

Polda Lampung menyerahkan berkas kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan pekerja P2TP2A Lampung, DA, ke Kejati Lampung (dok. Polda Lampung)Polda Lampung menyerahkan berkas kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan pekerja P2TP2A Lampung, DA, ke Kejati Lampung. (dok. Polda Lampung)

Meski begitu, dia mengatakan Polda Lampung tetap berhati-hati dalam menangani kasus karena korban masih anak-anak. Dalam kasus ini, tersangka DA yang merupakan pelindung anak justru diduga memperkosa ABG 13 tahun yang merupakan korban pemerkosaan.

Polisi menjerat tersangka DA dengan pasal berlapis. Bahkan polisi juga menambahkan pasal pemberatan terhadap tersangka termasuk hukum kebiri.

"Pelaku disangkakan Pasal 76D juncto 81 UU 23/2014 dan UU 17/2016, di mana hukuman sesuai pasal tersebut maksimal 15 tahun kurungan pidana ditambah 1/3 apabila dia seorang wali dan sebagainya. Kemudian juga denda Rp 5 miliar. Bahkan berdasar PP 1/2016, itu bisa diberi ancaman hukuman mati, diberi suntikan kimia, dipasangkan alat deteksi, dan pembukaan identitas pelaku," ungkap Pandra.

Selanjutnya
Halaman
1 2