Sekretaris NCB Interpol Diduga Langgar Etik Terkait Red Notice Djoko Tjandra

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Kamis, 16 Jul 2020 19:57 WIB
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono (Rahel Narda/detikcom)
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono (Rahel Narda/detikcom)

Sebelumnya, Argo membenarkan bahwa Propam Polri sedang melakukan pemeriksaan khusus mengenai red notice Djoko Tjandra. "Divisi Propam juga sedang menelusuri soal red notice DST yang sempat terhapus," tutur Argo saat dimintai konfirmasi siang tadi.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, ada perwira tinggi bintang satu yang sedang diperiksa Propam Polri. Pemeriksaan itu berkaitan erat dengan surat balasan dari Polri kepada Kejagung dengan nomor B/186/V/2020/NCB.Div.HI tertanggal 5 Mei 2020.

Surat tersebut diteken oleh Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Wibowo, yang pada intinya memberitahukan bahwa status red notice atas Djoko Tjandra dihapus sejak 2014. Alasannya, tidak ada permohonan untuk perpanjangan red notice.

Terkait hal ini, Indonesian Police Watch (IPW) meminta Polri mengusut tuntas dugaan persekongkolan melindungi buron Djoko Tjandra. IPW meminta Polri mencopot jabatan dari Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Wibowo karena diduga terlibat skandal Djoko Tjandra. IPW menyebut, Brigjen Nugraha Wibowo telah mengeluarkan surat penyampaian penghapusan Interpol Red Notice Djoko Tjandra kepada Dirjen Imigrasi.

"Dari penelusuran IPW 'dosa' Brigjen Nugroho Wibowo sesungguhnya lebih berat ketimbang 'dosa' Brigjen Prasetyo. Sebab melalui surat No: B/186/V/2020/NCB.Div.HI tertanggal 5 Mei 2020, Brigjen Nugroho mengeluarkan surat penyampaian penghapusan Interpol Red Notice Joko Tjandra kepada Dirjen Imigrasi," tulis Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangannya, Kamis (16/7).

Halaman

(jbr/jbr)