Kejagung: Kami Tidak Pernah Minta Hapus Red Notice Djoko Tjandra

Yulida Medistiara - detikNews
Kamis, 16 Jul 2020 19:00 WIB
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono. ( Farih Maulana Sidik/detikcom)
Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono. (Farih Maulana Sidik/detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara terkait status red notice Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra yang sempat terhapus di Interpol. Kejagung mengaku tidak pernah meminta penghapusan status red notice Djoko Tjandra.

"(Pernyataan yang menyebut Kejagung meminta status red notice Djoko Tjandra dihapus) itu statement yang tidak benar. Kami tidak pernah meminta untuk penghapusan red notice (Djoko Tjandra), sehingga red notice itu seharusnya masih berlaku," kata Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono saat dihubungi, Kamis (16/7/2020).

Kejagung berpendapat, status red notice Djoko Tjandra semestinya masih berlaku karena yang bersangkutan belum tertangkap. Kejagung menetapkan Djoko Tjandra sebagai DPO pada 2009.

"Tahun 2009, ketika Djoko S Tjandra dinyatakan DPO oleh Kejagung, sudah dimintakan bantuan untuk mencari yang bersangkutan melalui Interpol dan masuk di dalam red notice. Nah tentu, sebelum yang bersangkutan dapat ditangkap atau tertangkap, maka, menurut hemat kami, red notice itu masih tercatat di dalam data Interpol," papar Hari.

Kejagung pun telah kembali mengajukan status red notice pada 27 2020 Juni setelah adanya KTP baru atas nama Joko Soegiarto Tjandra. Hari menegaskan bahwa pihaknya tidak mau kecolongan lagi.

"Tadi disampaikan, loh kok ada lagi permohonan red notice di tanggal 27 Juni 2020? Red notice itu, saya ulangi, itu permintaan kejaksaan kepada imigrasi, untuk istilahnya itu memberitahu bahwa yang bersangkutan DPO didasarkan KTP yang baru. Kan ada KTP yang baru atas nama Joko S Tjandra yang barang kali ejaannya berbeda dari Dj menjadi J. Nah kami tidak mau kecolongan," ujarnya.

"Jadi sekali lagi, yang permintaan kami ke Imigrasi tanggal 27 Juni 2020 itu kita menyatakan DPO terhadap nama dari KTP yang baru, sementara yang lama masih jalan," imbuhnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2