Mahfud Md: RUU BPIP Terbuka, Masyarakat Silakan Kritik

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Kamis, 16 Jul 2020 13:51 WIB
Pemerintah sampaikan konsep RUU BPIP yang beda dengan RUU HIP ke DPR
Pemerintah menyerahkan RUU BPIP ke DPR. (Rolando/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah yang yang diwakili sejumlah menteri secara resmi menyampaikan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kepada DPR RI. Pemerintah menyatakan RUU BPIP dibahas terbuka dan siap dikritik.

"Saya membawa surpres yang berisi 3 dokumen, 1 dokumen surat resmi dari Presiden kepada Ibu Ketua DPR secara resmi disampaikan ke DPR, lalu ada 2 lampiran lain yang terkait RUU BPIP yang selama ini sudah ada," kata Menko Polhukam Mahfud Md saat jumpa pers di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2029).

RUU BPIP, menurut Mahfud, merupakan respons pemerintah terhadap perkembangan di masyarakat. Di dalam RUU BPIP itu juga dibahas soal UUD 1945 dan TAP MPRS 25 Tahun 1966.

"Isi RUU ini memang dulu merespons perkembangan masyarakat tentang ideologi Pancasila sehingga kami di dalam RUU ini menyatakan, seperti disampaikan Bu Puan tadi, kalau kita bicara pembinaan dan pengembangan ideologi Pancasila, maka TAP MPRS 25/66 itu harus menjadi pijakannya, salah satu pijakan pentingnya, itu ada di dalam RUU ini menjadi menimbang butir 2, sesudah UUD 1945. Menimbangnya butir 2 itu TAP MPRS 25/66," ujar Mahfud.

Pancasila yang dibahas dalam RUU BPIP sesuai dengan yang disampaikan Presiden ke-1 Sukarno. Di mana hal itu tertuang di dalam pembukaan UUD 1945.

"Yang kedua, rumusan Pancasila kita kembali apa yang dulu dibacakan Bung Karno pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu Pancasila yang sekarang tertuang dalam pembukaan dengan 5 sila dalam satu kesatuan makna dan satu tarikan napas pemahaman," ucap Mahfud.

Mahfud mengatakan pembahasan RUU BPIP dilakukan secara terbuka dan masyarakat dapat mengakses RUU tersebut. Pemerintah siap menerima kritik soal RUU BPIP ini.

"Ini adalah satu sumbang saran dari pemerintah kepada DPR dan tadi kami bersepakat ini akan dibuka seluas-luasnya, masyarakat yang ingin berpartisipasi membahasnya dan mengkritisinya silakan. Tadi kami bersepakat juga nanti akan segera dibuka, dokumen terbuka bisa dilihat di website DPR dan tadi kami tekankan soal Pancasila yang kita pakai secara resmi itu di sini kita cantumkan di bab 1 pasal 1 butir 1," imbuh Mahfud.

Mahfud kemudian membacakan kelima butir Pancasila. Dia menyebut lengkap sila pertama hingga sila kelima.

(rfs/imk)