Round-Up

Hilang Jabatan Jenderal Pemberi Surat Jalan Joker

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 16 Jul 2020 08:37 WIB
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Kombes Prasetijo Utomo
Foto: Brigjen Prasetyo Utomo yang terkait dengan katebelece buronan Djoko Tjandra (Raja Adil Siregar/detikcom).

Perkataan Sigit ternyata bukan hanya 'gertak sambal' semata. Pada Rabu siang, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan Brigjen Prasetijo telah diperiksa. Argo tak membantah soal apa yang diperbuat teman satu angkatannya di Akpol.

"Mengenai surat jalan Djoko Tandra, surat jalan tersebut yang ditandatangani oleh salah satu biro di Bareskrim Polri. Jadi, dalam pemberian atau pembuatan surat jalan tersebut, bahwa kabiro tersebut adalah inisiatif sendiri. Tidak atas izin pimpinan," tutur Argo dalam konferensi pers.

Argo juga menyampaikan sikap Kapolri Jenderal Idham Azis yang memerintahkan pencopotan atas Prasetijo jika terbukti bersalah. "Jika terbukti bersalah, akan dicopot!" ucap Argo.

Argo menerangkan hal lain terkait Djoko Tjandra, di mana sebenarnya Divisi Propam Polri sedang mengecek personel di Divisi Hubungan Internasional (Div Hubinter) karena red notice sang buron sempat terhapus dalam jangka waktu bertahun-tahun dari Interpol.

"Memang saat ini dari Div Propam Mabes Polri sedang melakukan pemeriksaan, pemeriksaan kepada personel yang mengawaki daripada pembuatan red notice yang ada di Hubinter ya di sana, tentunya sekarang ada pemeriksaan. Kemudian nanti siapa-siapa saja yang akan diperiksa yang ada kaitannya, kemudian nanti akan kita lihat, apakah ada kesalahan atau tidak di dalam prosedur yang dilakukan oleh anggota ini," ungkap Argo.

"Dari Div Propam saat ini sedang bekerja, sedang memeriksa, sedang mencari tahu alur daripada red notice tersebut. Disampaikan bahwa nanti ada pelanggaran daripada anggota akan diberikan sanksi, sekarang masih bekerja," sambung Argo.

Entah turut andil atau tidak dalam terhapusnya red notice Djoko Tjandra, namun faktanya Prasetijo pernah berdinas di Set NCB Interpol Indonesia di Divisi Hubinter Polri, dalam jabatan Kepala Bagian Komunikasi Internasional (Kabag Kominter). Untuk diketahui, pengurusan red notice berada di NCB Interpol.

Red notice adalah permintaan untuk menemukan dan menahan sementara seseorang yang dianggap terlibat dalam kasus kriminal, di mana status seseorang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Selanjutnya
Halaman
1 2 3