Petani Vs Korporasi soal Tanah, Menaker Janji Teruskan ke ATR/BPN

Faidah Umu Sofuroh - detikNews
Selasa, 14 Jul 2020 22:02 WIB
Kemnaker
Foto: Dok. Kemnaker
Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerima pengaduan 26 wakil petani yang tergabung dalam Serikat Tani Mencirin Bersatu (STMB) dari Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, dan Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dari Desa Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara, di gedung YTKI, Jakarta. Mereka mengadukan nasib karena sedang berkonflik dengan korporasi.

Sebagai bentuk kepedulian dan bagian dari pemerintah, Ida berjanji akan meneruskan pengaduan tersebut kepada Menteri ATR/Kepala BPN dan Menteri BUMN. Ia pun menyatakan keprihatinannya atas musibah yang dialami para petani.

"Sebagai menteri dan pribadi, saya turut prihatin pengaduan atas semua yang dialami bapak ibu semua. Saya akan teruskan kepada Kementerian ATR/Kepala BPN, kemudian ke Kementerian BUMN. Ketika hak-hak petani terganggu, demokrasi menyediakan ruang bagi mereka untuk menyuarakan keluh kesahnya. Negara pun punya tanggung jawab untuk menyelesaikannya," kata Ida dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2020).

Dalam kesempatan tersebut Ida juga meminta agar para petani yang mengadu tetap memperhatikan protokol kesehatan selama memperjuangkan hak-haknya di Kota Jakarta.

"Kondisi pandemi, berjuang yes, jaga diri jaga kesehatan juga yes. Mudah-mudahan dua-duanya dijaga, maksud tujuan tercapai, bapak ibu tetap sehat," ucapnya.

Kordinator 26 petani, Sulaeman Wardana, mengadu ke Kemnaker mewakili 170 petani yang masih berjalan kaki menuju Jakarta untuk mencari keadilan. Aksi jalan kaki dilakukan karena areal lahan dan tempat tinggal yang telah dikelolanya sejak tahun 1951 telah digusur paksa oleh korporasi plat merah (PTPN II). Padahal mereka telah mengantongi SK Landreform sejak tahun 1984 dan sebanyak 36 petani di Sei Mencirim yang ikut tergusur sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

"Kami mengadu ke Kemnaker karena 26 petani yang mewakili 170 petani ini juga merupakan buruh tani. Harapan kami, pengaduan ini, bisa disampaikan ke presiden," ujar Sulaeman didampingi Sekretaris STMB, Imam Wahyudi, dan pembina petani, Aris Wiyono.

Imam mengungkapkan luas area yang berkonflik antara petani yang tergabung dalam SPSB dengan PTPN II adalah seluas ± 854 hektare. Sementara luas area yang berkonflik petani yang STMB dengan PTPN II, seluas ± 850 hektare dan tuntutan petani STMB adalah seluas ± 323,5 hektare.

(prf/ega)