Soal Perampingan Lembaga, Moeldoko Singgung Komisi Lanjut Usia-BRG

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 14 Jul 2020 17:17 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko
Moeldoko (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menjelaskan faktor kecepatan dan fleksibilitas menjadi alasan utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) merampingkan 18 lembaga dan komisi dalam waktu dekat. Moeldoko mengatakan Jokowi ingin setiap lembaga pemerintah responsif terhadap perubahan zaman.

"Dalam konteks penyederhanaan birokrasi, maka presiden memikirkan bahwa struktur organisasi yang dibuat, itu satu harus memiliki fleksibilitas yang tinggi. Yang kedua harus memiliki, adaptif yang tinggi terhadap perubahan lingkungan. Yang ketiga, lebih bersifat sederhana, bukan asal-asalan, tapi sederhana agar kalo punya karakter karakter seperti itu diharapkan nanti akan memiliki kecepatan," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2020).

"Karena presiden dalam suatu kesempatan mengatakan kita bukan masuki sebuah area yang di mana dulu negara besar dengan negara kecil, negara maju dengan negara berkembang. Sekarang adalah negara cepat itu yang menang. Untuk itulah Dalam konteks itu maka karakter dari sebuah struktur itu harus adaptif responsif dan fleksibel tinggi agar speed-nya tinggi," imbuh dia.

Menurut Moeldoko, ada beberapa komisi di bawah PP dan Perpres yang tengah dikaji oleh KemenPAN-RB. Jangan sampai, kata Moeldoko, struktur organisasi pemerintah terlalu gemuk sehingga tidak optimal.

"Untuk itu MenPAN-RB melihat kembali terhadap komisi-komisi yang di bawah PP atau Perpres. Yang di bawah UU belum kesentuh. Tapi terhadap lembaga-lembaga di bawah Perpres dan PP saat ini sedang ditelaah, oleh MenPAN-RB, perlukah organisasi atau yg dikatakan kemarin ada 18 komisi/lembaga itu perlu dihapus atau perlu dievaluasi lagi agar kita betul-betul menuju sebuah efisiensi," ujar dia.

Dia menuturkan pemerintah masih mempertimbangkan apakah lembaga-lembaga tersebut akan dihapus atau digabungkan dengan lembaga yang telah ada. Moeldoko lantas mencontohkan Komisi Usia Lanjut yang jarang terdengar di telinga masyarakat.

"Kira-kira seperti ini ya, Komisi Usia Lanjut. Ini nggak pernah kedengaran kan, ini dilihat apakah itu tidak dalam tupoksi KPPPA. Kalau itu masih dalam cakupan kementerian itu mungkin bisa dipikirkan. Berikutnya ada lagi badan akreditasi olahraga. Bahkan ada tiga di lembaga struktur kementerian olahraga," ujar Moeldoko.

"Kemudian BRG, sementara ini perannya cukup bagus dalam ikut penanganan tentang restorasi gambut. Tapi nanti juga akan dilihat kembali tapi akan dilihat kembali persoalan BRG ada di mana satu, BRG itu dari sisi kebakaran, karena gambut itu selalu ancaman, kebakaran, dalam sisi itu apakah cukup ditangani BNPB. Berikutnya dari sisi optimalisasi gambut untuk kepentingan pertanian apakah tidak cukup oleh Kementan," sambung dia.

Tonton video 'Pesan Moeldoko di Era New Normal: Kita Hadapi dengan Semangat Baru':

Selanjutnya
Halaman
1 2