UU Bencana Bakal Direvisi, Akomodasi Istilah-istilah Terkini Terkait COVID-19

Tim detikcom - detikNews
Senin, 13 Jul 2020 12:38 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana.
Menko PMK Muhadjir Effendy (Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan adanya rencana merevisi UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Nantinya, dalam revisi UU itu, akan diatur juga mengenai istilah-istilah terkini.

Hal itu disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy seusai rapat terbatas 'Percepatan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19' bersama Jokowi, Senin (13/7/2020), yang disiarkan kanal YouTube Setpres. Muhadjir mulanya menjelaskan perihal istilah new normal yang tak lagi digunakan.

"Sekarang istilahnya yang baru beradaptasi dengan keadaan yang baru," kata Muhadjir.

Muhadjir pun meminta masyarakat tak meributkan perihal istilah yang digunakan. Sebab, dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, istilah yang digunakan juga berbeda.

"Sebetulnya kita nggak usah ribut dengan istilahlah. Karena, kalau kita berangkat dengan UU, menurut UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sekarang ini menurut UU Penanggulangan Bencana sebagai masa transisi rehabilitasi sosial-ekonomi dan rekonstruksi sosial-ekonomi, transisi rehab-rekon itu kalau bahasa UU-nya," tuturnya.

Karena itu, kata Muhadjir, Komisi VIII DPR RI pun berinisiatif merevisi UU Penanggulangan Bencana tersebut. Nantinya, dalam UU yang baru, akan diatur istilah-istilah terkini mengenai bencana non-alam.

"Memang UU ini tidak terlalu kompatibel dengan bencana non-alam ini, karena itu atas inisiatif DPR Komisi VIII, UU No 24 Tahun 2007 akan segera direvisi dengan seiring perkembangan situasi yang ada ini, terutama ketika kita sudah mengalami wabah atau bencana yang non-alam ini, nanti akan kita sesuaikan," kata Muhadjir.

"Mungkin nanti ada istilah khusus untuk menjelaskan keadaan sekarang ini dengan UU yang baku. Jadi masalah istilah new normal, lockdown segala itu memang tidak sesuai UU. Sehingga kalau kita menggunakan harus hati-hati gitu, termasuk adaptasi baru, segala itu tidak dalam UU," sambungnya.

(mae/fjp)