Menang di MA, Rachmawati Buka Peluang Laporkan KPU ke DKPP

Zunita Putri - detikNews
Senin, 13 Jul 2020 12:16 WIB
Rachmawati Soekarnoputri
Foto Rachmawati Soekarnoputri: (Yulida Medistiara/detikcom)
Jakarta -

KPU dan pakar-pakar hukum menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menangkan Rachmawati Soekarnoputri tidak mempengaruhi hasil Pilpres. Rachmawati berniat melaporkan putusan MA terkait PKPU Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Selama proses pemilu tergambar tentu saja dalam putusan MA tersebut. Oleh karenanya, saya berpandangan terbuka opsi mengajukan persoalan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yaitu DKPP," kata Rachmawati dalam video yang diterima, Senin (13/7/2020).

Rachmawati berharap putusan MA ini menjadi catatan untuk demokrasi Indonesia. Dia juga berharap demokrasi Indonesia ke depannya lebih baik lagi dan sehat.

"Tentu saja harapan terhadap putusan MA adalah perbaikan demokrasi Indonesia ke depan yang lebih baik, dan lebih sehat, sebagaimana kita ketahui bersama, demokrasi yang kita alami sekarang adalah produk daripada amandemen konstitusi kita dengan amandemennya 4 kali. Sehingga demokrasi yang terjadi sekarang adalah demokrasi liberal," katanya.

Rachmawati menggugat PKPU Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 ke MA pada 13 Mei 2019 lalu dan terdaftar 14 Mei 2019. Gugatan itu juga sudah diputus MA pada 28 Oktober 2019.

"Mengabulkan permohonan pengujian hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. Rachmawati Soekarnoputri, 2. Asril Hamzah Tanjung, 3. Dahli, 4. Ristiyanto, 5. Muhammad Syamsul, 6. Putut Triyadi Wibowo, 6.Eko Santojo, 7. Hasbil Mustaqim Lubis untuk sebagian," demikian bunyi putusan MA yang dikutip detikcom, Selasa (7/7).

"Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," sambung majelis.

Selanjutnya
Halaman
1 2