Rachmawati: Harusnya KPU Tunda Tahapan Pilpres saat Uji Materi Kami Terdaftar

Zunita Putri - detikNews
Senin, 13 Jul 2020 11:30 WIB
Dialog Kebangsaan 2019 Presiden Harapan Rakyat digelar di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (20/4/2018). Tedjo Edhy Purdjiatno, Natalius Pigai, Syarwan Hamid, dan Rachmawati Soekarnoputri menjadi pembicara.
Foto Rachmawati Soekarnoputri: (Grandyos Zafna-detik)
Jakarta -

Pakar-pakar hukum tata negara telah memastikan putusan MA terhadap gugatan Rachmawati Soekarnoputri sama sekali tidak berimbas pada hasil Pilpres 2019. Rachmawati menyayangkan sikap KPU yang tidak menunda proses tahapan Pilpres saat gugatannya terkait Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 terdaftar di Mahkamah Agung (MA).

"Saya menyoroti institusi KPU terkait permohonan kami ke MA, seharusnya pihak KPU menunda proses tahapan Pilpres ketika permohonan uji materil kami telah teregister oleh MA pada tanggal 14 Mei 2019," ujar Rachmawati dalam video yang diterima, Senin (13/7/2020).

"Bunyi amar putusan MA menyatakan ketentuan Pasal 3 Ayat 7 PKPU Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Penetapan Paslon Terpilih, Penetapan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," tegasnya.

Rachmawati juga mempertanyakan pembuatan PKPU Pasal 3 Ayat 7 Nomor 5 Tahun 2019. Menurutnya, KPU sebagai institusi tidak menjalankan apa yang tertuang dalam aturan itu dalam menetapkan presiden terpilih periode 2019-2024.

"Saya Rachmawati Soekarnoputri mempertanyakan maksud pembentukan norma peraturan KPU Pasal 3 Ayat 7 Nomor 5 Tahun 2019. Hal ini terkait dengan pertanyaan salah satu komisioner KPU yang menyatakan bahwa KPU tidak menggunakan PKPU Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 3 Ayat 7 dalam menetapkan presiden terpilih 2019-2024. Sehingga menjadi pertanyaan, untuk apa gunanya pembentukan norma peraturan KPU Pasal 3 Ayat 7 Nomor 5 Tahun 2019 tersebut," katanya.

Dia menilai selama proses Pemilu 2019 kemarin, apa yang menjadi putusan MA tentang PKPU ini terlihat. Rachmawati juga mengaku akan melaporkan putusan MA ke DKPP.

"Selama proses pemilu tergambar, tentu saja dalam putusan MA tersebut. Oleh karenanya saya berpandangan terbuka opsi mengajukan persoalan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yaitu DKPP," ungkapnya.

KPU Sebut Putusan MA Tak Pengaruhi Keabsahan Penetapan Presiden

KPU menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan KPU soal syarat suara mayoritas bila ada dua capres. KPU menegaskan putusan MA tersebut tidak berpengaruh pada keabsahan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pilpres yang dimenangi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Putusan MA 44/2019 tidak berpengaruh terhadap keabsahan penetapan paslon presiden dan wapres terpilih hasil Pemilu 2019," kata komisioner KPU Hasyim Asyari dalam keterangan pers, Selasa (7/7).

KPU menyebut hasil Pilpres 2019 sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan (electoral formula) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6A UUD 1945 (konstitusional). Selain itu, terdapat putusan MK PUU 54/2014 yang menerangkan, apabila terdapat dua pasangan calon, tidak perlu putaran kedua.

Tonton video 'Komisioner KPU Desak Pembuatan UU Pemilu Dipercepat':

Selanjutnya
Halaman
1 2