Rachmawati: Harusnya KPU Tunda Tahapan Pilpres saat Uji Materi Kami Terdaftar

Zunita Putri - detikNews
Senin, 13 Jul 2020 11:30 WIB
Dialog Kebangsaan 2019 Presiden Harapan Rakyat digelar di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (20/4/2018). Tedjo Edhy Purdjiatno, Natalius Pigai, Syarwan Hamid, dan Rachmawati Soekarnoputri menjadi pembicara.
Foto Rachmawati Soekarnoputri: (Grandyos Zafna-detik)

Hasyim juga menegaskan perolehan suara Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah sesuai dengan syarat UUD 1945. "Bila peserta pemilu hanya ada dua pasangan calon (paslon), secara logis seluruh suara sah secara nasional (100%) bila dibagi 2 paslon, tentu 1 paslon memperoleh suara lebih dari 50% (>50%) dan paslon lain memperoleh suara kurang dari 50% (<50%)," kata Hasyim.

"Demikian juga perolehan suara masing-masing paslon di setiap provinsi. Karena hanya ada 2 paslon, tentu 1 paslon memperoleh suara lebih dari 50% (>50%) dan paslon lain memperoleh suara kurang dari 50% (<50%)," imbuh Hasyim.

Pakar Tegaskan Putusan MA Tak Pengaruhi Hasil Pilpres

Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan putusan MA yang memenagkan Rachmawati Soekarnoputri itu tidak ada kaitannya dengan hasil Pilpres 2019 yang memenangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden.

"Dalam Putusan itu, MA hanya menguji secara materil Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 apakah secara normatif bertentangan dengan UU di atasnya atau tidak. Putusan itu sama sekali tidak masuk atau menyinggung kasus sudah menang atau belum Jokowi dalam Pilpres 2019," ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Selasa (7/7).

Menurut Yusril, putusan tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil Pilpres 2019. Ia mengingatkan, MA tidak punya wewenang terhadap sengketa pilpres, melainkan Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang.

"Menang-tidaknya Jokowi dalam Pilpres 2019 telah diputus oleh MK karena hal itu menjadi kewenangannya. MA sama sekali tidak berwenang mengadili sengketa Pilpres. Putusan MK itu final dan mengikat. Dalam menetapkan kemenangan Jokowi dan Kiai Ma'ruf, KPU merujuk pada Putusan MK yang tegas menolak permohonan sengketa yang diajukan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno," jelas Yusril.

Selain Yusril, ada juga pakar hukum tata negara UNS, Agus Riewanto, mengatakan putusan MA tersebut tidak memengaruhi hasil Pemilu 2019. Putusan hanya memengaruhi regulasi ke depan.

"Putusan MA tersebut sebenarnya tidak memengaruhi eksistensi penetapan kemenangan Jokowi. Ini kan judicial review terhadap PKPU Nomor 5 Tahun 2019 yang berlaku prospektif, bukan untuk masa lalu, jadi tidak berlaku surut," kata Agus saat dihubungi detikcom, Rabu (8/7).

Menurutnya, MA hanya mengoreksi adanya aturan jika Pemilu hanya diikuti dua pasangan calon. Dia menilai sebenarnya permasalahan ada pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang digunakan sebagai dasar PKPU.

"Di UU Pemilu tidak menyebut secara eksplisit bagaimana jika hanya ada dua calon, apakah ada putaran lagi atau tidak, solusinya bagaimana, seharusnya itu ditulis dalam UU. Maka dikoreksi oleh MA" ujar dia.

Halaman

(zap/fjp)