Sumsel Bersiap Jadi Percontohan Replikasi KPK Whistleblower System

Yudistira Imandiar - detikNews
Minggu, 12 Jul 2020 15:13 WIB
Pemprov Sumsel
Foto: Pemprov Sumsel
Jakarta -

Provinsi Sumatera Selatan akan menjadi kawasan percontohan KPK Whistleblower System. KPK telah melakukan penjajakan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel terkait proyek tersebut.

Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwandha mengatakan KPK selama ini menangani pengaduan menggunakan KWS untuk berbagai kepentingan KPK termasuk untuk penanganan perkara dan kegiatan lainnya. Kini KPK berinisiatif agar sistem juga dapat digunakan di institusi lainnya.

"Makanya KPK selama ini sudah mereplikasikan sistem ke 14 kementerian dan lembaga di pusat, dan ini sudah berjalan. Untuk tahap berikutnya sekarang kita ingin ini digunakan oleh Pemda. Nah, kedatangan kami ini untuk sampaikan usulan itu supaya nanti di wilayah Sumsel, baik provinsi maupun kab/kota bisa mereplikasikan itu (sistem KWS)," ujar pria yang akrab disapa Cecep dikutip keterangan tertulis Pemprov Sumsel, Minggu (12/7/2020).

Ia menambahkan, KPK akan memberikan sistem KWS secara gratis tanpa harus membeli lisensi dan lainnya. Pihaknya, imbuh Cecep, juga memberikan bimbingan teknis dan support sampai sistem benar-benar berjalan, serta menyediakan asistensi dan konsultasi.

"Namun tentu dengan syarat kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kotanya komitmen untuk melaksanakan dengan menyiapkan infrastruktur, SDM, dan bisnis prosesnya. Kita akan siapkan termasuk tim IT nya," ungkap Cecep.

Jika proyek KWS di Sumsel berhasil, maka proyek tersebut akan dilanjutkan ke daerah lain. Oleh sebab itu, Cecep berharap Inspektorat dan Dinas Kominfo Susel bisa segera mempersiapkan semuanya.

"Tadi Gubernur Herman Deru sangat antusias karena kalau ini bisa jadi model bagi provinsi lain," tutur Cecep.

KWS memiliki aksebilitas yang lebih luas, karena masyarakat bisa menyampaikan informasi dari mana saja dan kapan saja melalui ponsel atau email.

"Kelebihan lainnya ketika info ini masuk kita tidak perlu catat manual lagi karena ada sistem yang mencatat dan melakukan klasifikasi langsung," jelas Cecep.

Sistem tersebut memiki kemampuan menganalisis dan selanjutnya ada petugas yang memverifikasi. Semua tahapan tercatat oleh sistem, termasuk monitoring apakah info tersebut sudah ditindaklanjuti atau belum serta penjelasan bentuk penyelesaiannya.

Merespons penawaran KPK, Gubernur Sumsel Herman Deru menginstruksikan agar Inspektorat dan Dinas Kominfo menyiapkan berbagai hal agar sistem tersebut dapat segera diterapkan di Sumsel dan menjadi contoh bagi Provinsi lain di Indonesia.

"Kita tentu akan menyiapkan segala sesuatunya. Sesegara mungkin agar sistem ini segara bisa kita terapkan. Bukan hanya di provinsi saja saya ingin ini juga digunakan oleh kab/kota se-Sumsel. Sehingga nanti apa yang terjadi di kab/kota kota bisa terpantau. Kita targetkan sistem KWS tahun ini bisa jadi," ujar Herman.

Tonton video 'Komisi III DPR Gelar RDP di KPK, Sekaligus Tinjau Rutan':

(akn/ega)