Wakil Ketua ACTA Kritik Reklamasi Ancol Penuh Misteri-Berpotensi Diskriminatif

Arief Ikhsanudin - detikNews
Minggu, 12 Jul 2020 13:35 WIB
Pengacara Ahmad Dhani, Ali Lubis, di Rutan Cipinang, Rabu (30/1/2019)
Foto: Guruh/detikcom
Jakarta -

Wakil Ketua ACTA Ali Lubis mengkritik keputusan Gubernur DKI Jakarta soal izin reklamasi Ancol. Menurutnya, kebijakan Gubernur Anies Baswedan penuh kejanggalan dan ada potensi diskriminatif.

"Izin reklamasi Ancol penuh misteri dan berpotensi diskriminatif. Senyap dan nyaris tak terdengar di tengah situasi pandemi COVID-19, Gubernur Anies Baswedan teken Kepgub Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Ancol seluas 155 ha tertanggal 24 Februari 2020," ucap Ali Lubis dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (12/7/2020).

"Apa dasar hukum Anies keluar Kepgub No 237 Tahun 2020 tersebut? Ketua Bapemperda DPRD DKI Pantas Nainggolan dalam keterangannya di beberapa media online mengatakan izin reklamasi perluasan Ancol yang dikeluarkan oleh Anies belum memiliki dasar dalam perda," ujar Ali.

Ali merasa heran, setelah melihat pertimbangan dalam kepgub tersebut, yaitu PT Pembangunan Jaya Ancol mengirimkan surat permohonan penerbitan izin pelaksanaan perluasan kawasan. Menurut Ali, proses dari permohonan hingga rampungnya Kepgub dinilai terlalu cepat.

"Berdasarkan Hal, Menimbang di dalam Kepgub No 237 Tahun 2020 tersebut, huruf b, pada tanggal 13 Februari 2020 PT Pembangunan Jaya Ancol mengirim surat permohonan penerbitan izin pelaksanaan perluasan kawasan. Selang satu minggu kemudian, tanggal 20 Februari 2020, telah disetujui oleh Badan Kordinasi Penataan Ruang Daerah. Amazing, sungguh cepat sekali prosesnya, terlebih pada saat itu lagi ramainya pandemi COVID-19. Lalu, tanggal 24 Februari 2020 Gubernur Anies Baswedan teken Kepgub No 237 Tahun 2020 tersebut. Apakah sebegitu cepat prosesnya?" ucapnya.

Menurut Ali, izin pelaksanaan reklamasi belum mendapatkan izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Menurut Ali, fakta itu bisa dilihat dari isi dalam poin Kepgub.

"Di dalam poin 'Memutuskan' Kepgub tersebut dalam hal menetapkan di diktum kesatu jelas mengatakan memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi, namun di diktum kedua jelas dikatakan sebagaimana dimaksud diktum kesatu harus terlebih dahulu melengkapi kajian teknis amdal dll. Artinya, izin keluar sebelum adanya kajian amdal dll," ucap Ali.

Selanjutnya
Halaman
1 2