Wakil MPR Minta Nasib Eks TKI Diperhatikan Saat Kembali ke Tanah Air

Nurcholis Maarif - detikNews
Sabtu, 11 Jul 2020 10:43 WIB
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta -

Topik perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI)/TKI dinilai penting karena menyangkut soal kemanusiaan. Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengutip ungkapan Soekarno yang menyebutkan Indonesia bukan bangsa kuli dan bukan kuli di antara bangsa-bangsa.

Ia mengutip Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ia juga mengatakan suatu negara bisa dikatakan maju atau tidak bisa diukur dari jumlah penganggurannya.

"Ini menunjukkan bahwa pekerjaan adalah hak dasar manusia. Bila pengangguran di suatu negara tinggi maka negara itu bisa dikatakan tidak maju," tutur Gus Jazil, sapaan akrabnya, dalam keterangannya, Sabtu (11/7/2020).

Hal itu diungkapkannya dalam 'Diskusi Empat Pilar' yang digelar MPR dengan tema 'Perlindungan dan Pemberdayaan Purna Pekerja Migrant Indonesia (PMI)' di Jakarta, Jumat (10/7).

Jazilul mengakui banyak warga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Namun hal itu sebagai pilihan sebab lapangan pekerjaan di dalam negeri terbatas. Kebanyakan dari mereka merupakan kalangan perempuan.

"Sehingga istilah kali pertama yang muncul untuk orang Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah TKW (Tenaga Kerja Wanita). Selanjutnya adalah istilah TKI dan kemudian PMI (Pekerja Migran Indonesia)," ungkap Jazilul.

Kata Jazilul, keberadaan PMI di luar negeri yang mengirimkan uang ke kampung halamannya di Indonesia membuat mereka disebut pahlawan devisa. Ia pun berharap agar para pekerja migran yang kembali ke Tanah Air tetap diperhatikan nasibnya. Sebab nasib mereka selepas bekerja dari luar negeri belum tentu sesukses seperti dibayangkan orang.

Ia kerap menemukan TKW yang bekerja di luar negeri di sektor domestik sebagai pembantu rumah tangga, saat bekerja kembali ke Tanah Air, nasib mereka tetap sama, bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Lebih lanjut Jazilul berharap agar nasib purna pekerja migran juga diperhatikan. Mereka didorong untuk mendapat pelatihan keterampilan, sehingga saat kembali bekerja di Tanah Air dan kehidupannya menjadi lebih baik.

Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaganya dalam memberi perlindungan kepada para pekerja migran. Kendala yang dihadapi adalah minimnya anggaran yang dimiliki oleh BP2MI.

"Kendala kedua adalah perbedaan data jumlah pekerja migran. Kementerian Luar Negeri memiliki data yang tak sama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Bank Dunia pun juga memiliki data tersendiri mengenai berapa banyaknya pekerja asal Indonesia yang tersebar di 152 negara," ujarnya.

Lalu yang ketiga adalah yang bisa dikatakan berat oleh Benny, yakni adanya sindikat pengiriman tenaga kerja. Meski mereka kerap melakukan pelanggaran hukum dan tak manusiawi, tetapi anehnya mereka tidak bisa dan tidak pernah tersentuh secara hukum.

"Sindikat ini melibatkan banyak pihak dan berasal dari oknum-oknum institusi kuat. Saya menyatakan perang dengan sindikat itu," tegasnya.

Adapun menurut anggota MPR Fraksi PDIP Rahmad Handoyo, mengatakan nasib para purna pekerja migran memang perlu diperhatikan. Ia pernah berkunjung ke salah satu pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah itu memberi pelatihan kepada mereka yang tidak lagi bekerja di luar negeri.

"Mereka diberi pelatihan membuat makanan yang bisa dijual," ungkapnya.

Berita-berita sukses perjuangan para purna pekerja migran, menurut Rahmad, perlu disebarluaskan. Ia pernah melihat seorang yang pernah bekerja di Jepang, di mana modal yang didapat digunakan untuk usaha di kampung halaman.

"Meski jatuh bangun mereka akhirnya sukses. Cerita-cerita seperti inilah yang dikatakan perlu ditularkan," ujarnya.

Terkait BP2MI, Rahmad memberi apresiasi atas keberanian Benny. Disebutnya lembaga itu tidak sendiri dalam bekerja. Banyak mitra yang bisa diajak untuk memberdayakan para pekerja migran dan purna pekerja migran.

"Bisa mengajak BUMN dan DPR untuk memberdayakan para pekerja migran dan purna," tegasnya.

(prf/ega)