Kurangi Emisi Gas Buang, Kapal Diminta Laporkan Konsumsi Bahan Bakar

Inkana Putri - detikNews
Jumat, 10 Jul 2020 19:04 WIB
Ditjen Perhubungan Laut
Foto: Kemenhub
Jakarta -

Pemanasan global yang dikenal dengan istilah gas rumah kaca (GRK) atau green house gas (GHG) menjadi salah satu permasalahan di dunia. Hal ini terjadi akibat naiknya temperatur bumi yang disebabkan emisi gas buang termasuk gas buang dari operasional kapal.

Melalui Konvensi MARPOL Annex VI, Organisasi Maritim Internasional (IMO) membahas langkah untuk mengurangi jumlah emisi gas buang kapal. Adapun pengurangan emisi gas buang kapal dapat dilakukan dengan penerapan energi efficiency di kapal guna mengurangi jumlah konsumsi bahan bakar di kapal. Oleh karena itu, setiap negara anggota IMO diwajibkan untuk melaporkan konsumsi bahan bakar kapal setiap tahunnya.

"Dengan mengetahui jumlah konsumsi bahan bakar kapal di seluruh dunia maka kita dapat menghitung jumlah konsumsi emisi gas buang yang dihasilkan kapal setiap tahun dan mengetahui perbandingan penurunan emisi gas buang setiap tahun, maka dengan penerapan energy efficiency dan pelaporan konsumsi bahan bakar kapal secara aktif setiap tahun akan mendukung program penurunan emisi gas rumah kaca," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo dalam keterangan tertulis, Jumat (10/7/2020).


Menurutnya, Indonesia sebagai bagian negara maritim selalu mendukung hasil kesepakatan IMO. Salah satunya dengan mewajibkan semua negara anggota IMO untuk melaporkan konsumsi bahan bakar semua kapal, khususnya yang berukuran GT 5000 atau lebih kepada IMO setiap tahun melalui aplikasi data collection system (DCS).

Sementara, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Sudiono menyebutkan sistem aplikasi ini merupakan implementasi dari proyek perubahan program PIM II yang saat ini diikuti oleh Kasubdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditjen Hubla. Melalui aplikasi ini, para pemilik kapal dapat melakukan pelaporan konsumsi bahan bakar kapalnya setiap tahun dengan mudah.

"Melalui aplikasi ini maka pelaporan konsumsi bahan bakar kapal berbendera Indonesia online (Data Collection System) dapat dilakukan secara online, di mana aplikasi ini dapat diakses secara mudah dan cepat dari manapun Bapak Ibu berada, jadi silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung Gerakan Rumah Kaca agar bumi kita selalu nyaman kita tempati," katanya.


Selain itu, sejak 1 Januari 2020 Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga telah mewajibkan kapal berbendera Indonesia maupun kapal asing yang menggunakan bahan bakar low sulfur wajib menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur senilai maksimal 0,5 % m/m untuk mencegah pencemaran lingkungan maritim.

Adapun hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/93/14/DJPL-18 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Batasan Kandungan Sulfur Pada Bahan Bakar dan Kewajiban Penyampaian Konsumsi Bahan Bakar di Kapal.

"Dengan kebijakan penggunaan low sulfur yang telah diterbitkan, kita dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang aktif dan peduli terhadap perlindungan lingkungan maritim," pungkasnya.

(mul/mpr)