Inikah Asal-usul Lobster Emas Dipakai Isengi Logo Gerindra?

Danu Damarjati - detikNews
Jumat, 10 Jul 2020 16:19 WIB
lobster cantik
Ilustrasi Lobster (Foto: Istimewa)

Isu politik lobster

Isu ekspor benih lobster belakangan menjadi titik perseteruan antara Gerindra dan Susi Pudjiastuti. Meski tak menyebut nama menteri Susi, anggota DPR dari Gerindra bernama Darori Wonodipuro mengatakan seorang eks menteri ikut campur soal kebijakan lobster.

"Ada mantan menteri belum rela melepaskan jabatannya. Kok yang direcokin lobster?" kata Darori Wonodipuro dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (6/7).

Sedikit menengok ke belakang, saat menjabat Menteri KKP, Susi melarang ekspor benih lobster. Di era Edhy Prabowo, ekspor lobster kembali diperbolehkan.

Susi sendiri tegas menyatakan sikapnya. Dia tidak setuju dengan kebijakan Edhy Prabowo.

"Saya memang tidak rela bibit lobster diekspor. Saya rakyat biasa yang tidak rela bibit diekspor," ujarnya dikutip dari akun Twitter resmi miliknya, @susipudjiastuti, Senin (6/7).

Isu panas lain ialah soal izin ekspor benur (benih lobster). Kabar miring menerpa, pihak-pihak yang diberi izin ekspor adalah pihak Gerindra. Edhy Prabowo angkat bicara di depan wakil rakyat.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menjalani ujian sidang terbuka doktor di Unpad, Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/3/2020). Acara itu dihadiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjalani ujian sidang terbuka doktor di Unpad, Bandung, bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. (Wisma Putra/detikcom)

"Kalau ada yang menilai ada orang Gerindra, kebetulan saya orang Gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu. Tapi coba hitung berapa yang diizinkan itu mungkin tidak lebih dari 5 orang atau 2 orang yang saya kenal. Kebetulan salah satu dari 26 itu ada orang Gerindra dan saya juga nggak bisa mengkomunikasikan. Yang memutuskan juga bukan saya, tim. Surat pemberian izin itu tidak dari menteri tapi dari tim yang sudah ada," kata Edhy dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (6/7).

Halaman

(dnu/van)