Anggota DPR Minta Daerah Tertinggal Diperhatikan Terkait Belajar Online

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Kamis, 09 Jul 2020 16:10 WIB
Siswa belajar online
Ilustrasi belajar online (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Anita Jacobe Gah meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperhatikan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam penerapan belajar daring atau pembelajaran jarak jauh. Daerah 3T, menurutnya, tidak bisa disamakan dengan daerah lain di Indonesia yang lebih maju untuk melakukan belajar online.

"Karena, ketika kita bicara soal program untuk membantu mereka, khususnya dalam pendidikan jarak jauh ini, saya rasa banyak hal yang bisa kita lihat di sini bahwa membutuhkan perhatian khusus daerah 3T ini. Tidak bisa daerah 3T, misalnya NTT, Papua, dan lain sebagainya, disamaratakan dengan daerah-daerah yang sudah lebih baik, misalnya di Pulau Jawa. Walaupun saya tahu di Jawa juga masih ada daerah yang tertinggal," kata Anita dalam rapat Komisi X dengan Kemendikbud, Kamis (9/7/2020).

Anita meminta Kemendikbud juga mengalokasikan anggaran pembelajaran jarak jauh untuk daerah 3T. Daerah tertinggal, menurutnya, harus mendapat perhatian khusus.

"Mari coba kita lihat bagaimana kita memberikan pikiran kita yang jernih dan cerdas untuk betul-betul mengalokasikan anggaran. Ketika kita bicara pendidikan jarak jauh ini, kita bisa mengalokasikan anggaran yang berasaskan keadilan. Sudah daerah tertinggal jangan lagi ditinggalkan. Sudah daerah tertinggal, seharusnya kita memberikan perhatian khusus untuk pembelajaran jarak jauh ini, khususnya di aspek anggaran," ujar Anita.

Sementara itu, anggota Komisi X dari Fraksi PAN Desy Ratnasari menyoroti kelanjutan program pembelajaran berbasis teknologi digital yang disebut Kemendikbud akan terus digunakan pasca-pandemi virus Corona (COVID-19). Ia meminta Kemendikbud membuat kebijakan jangka panjang agar tidak mudah berubah meski berganti kepemimpinan.

"Saya takutnya, kalau ini semua bersifat umum saja, bersifat payung besar saja, karena siapa tahu nanti presidennya ganti, menterinya di-reshuffle, kemudian ya nanti ganti lagi kebijakannya. 'Jadi umum-umum saja deh, daripada nanti capek-capek udah bikin'. Saya inginnya, ketika kita membuat peta jalan pendidikan nasional itu, apalagi ini terkait dengan memasukkan pembelajaran jarak jauh, menjadi satu bagian alternatif dari satu bagian pembelajaran yang sudah ada saat ini, itu bersifat long term atau jangka panjang," ujar Desy.

"20 tahun, mau presidennya ganti berapa orang, mau menterinya di-reshuffle berapa kali, tapi platform ini ataupun peta jalan ini tidak berubah. Sehingga nggak galau para tenaga pendidiknya, tidak galau anak-anak, dan tidak galau juga orang tua untuk melakukan adaptasi," imbuhnya.

Menurut Desy, faktor adaptasi juga perlu diperhatikan jika akan melanjutkan pembelajaran berbasis digital. Dia mengatakan orang tua tidak mudah beradaptasi untuk mendampingi anak-anak belajar dari rumah.

"Karena saya yakin, tidak ada yang mudah melakukan adaptasi. Tidak ada orang yang bisa mudah, saya yakin semua yang hadir di sini juga tidak mudah untuk mendampingi anak-anaknya untuk bisa belajar, apalagi SD. Tapi bagi orang tua yang biasa bekerja, lalu menjadi mentor di rumahnya karena PJJ ini tentunya itu menjadi adaptasi yang tidak mudah, saya yakin tidak mudah," tuturnya.

(azr/elz)