KPK Soroti Penerima BLT Desa: Apa Iya Petani Terhenti Usahanya karena Corona?

Ibnu Hariyanto - detikNews
Kamis, 09 Jul 2020 15:49 WIB
Komisi III DPR hari ini memulai uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi calon pimpinan KPK. Salah satu yang diuji adalah Nurul Ghufron.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Agung Pambudhy/detikcom)

Tak hanya itu, Ghufron juga menyoroti basis penyaluran BLT Dana Desa yang masih mengacu pada data kartu keluarga (KK). Menurutnya, penyaluran BLT mengacu pada KK kadang tidak tepat sasaran.

"Basis kartu keluarga itu belum menunjukkan secara tepat kepada penerima yang membutuhkan, contoh misalnya begini kalau keluarga atau basis datanya adalah KK, banyak KK itu yang ternyata memiliki struktur yang tercantum di KK itu bukan sepenuhnya yang ditanggung dalam keluarga tersebut," sebutnya.

"Contohnya misalnya saya saja, sopir saya, pengaman saya, karena tinggal bersama saya, kadang kemudian kan diri dalam KK saya, ada saya yang mungkin dianggap mampu, padahal dia tidak mampu dalam struktur perekonomian tapi dalam struktur KK karena tercantum kepala keluarganya masuk ke saya, maka kemudian itu tidak pantas menerima BLT-BLT itu, itu yang kemudian perlu didetailkan," lanjutnya.

Untuk itu, ia berharap ke depan hal-hal yang terkait penyaluran BLT itu lebih rinci. Ia juga meminta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diperbarui secara rutin.

"Itu yang saya hanya perlu perbaikan ke depan karena kita memang memahami kita tidak pernah tahu dan tidak pernah dapat kabar bahwa COVID-19 akan datang segera. Tentu kemudian baru tersadar bahwa sekarang dibutuhkan termasuk di DTKS Kemensos, bahwa semula tidak pernah di-update namanya data sosial ya kadang dulu kaya tapi PHK tiba-tiba miskin sebaliknya yang miskin boleh jadi kemudian jadi kaya. Itu kan dinamika sosial," tuturnya.

Halaman

(ibh/zak)