KPK Merapat ke Kantor Anies, Bahas Penyaluran Bansos COVID-19

M Ilman Nafi'an - detikNews
Kamis, 09 Jul 2020 12:04 WIB
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, di Balai Kota DKI (M Ilman Nafian/detikcom)
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, di Balai Kota DKI (M Ilman Nafi'an/detikcom)
Jakarta -

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk rapat membahas penyaluran bantuan sosial (bansos) selama pandemi COVID-19. Rapat tersebut berlangsung secara tertutup.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan tiap masing-masing kepala daerah memiliki program sendiri dalam menyalurkan bansos. Namun menurutnya program bansos perlu diselaraskan dengan Kementerian Sosial (Kemensos) sehingga tidak saling tumpang tindih.

"Tentu kami mempertanyakan, karena memang ada beberapa program-program dari masing-masing gubernur kan itu kan beragam pelaksanaan bansos tersebut, secara nasional tentu harus memiliki perspektif yang sama bagaimana memandang masalah COVID itu ke arah social sustainable," ujar Ghufron usai rapat di Balai Kota Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Menurutnya, perspektif yang sama dalam menyalurkan program bansos itu penting dilakukan agar tidak terjadi penerima ganda. Sebab, di masa pandemi ini banyak masyarakat ekonominya ikut terdampak.

"Misalnya basis data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kemensos memandang bahwa kondisi COVID itu dipisah dengan program-program PKH (Program Keluarga Harapan), tidak menerima bansos yang lain. Misalkan kebutuhan dampak COVID ini mengakibatkan yang semula secara ekonomi turun, apalagi yang PKH yang memang sebelum kondisi COVID sudah tidak sejahtera. Dia kemudian pasti akan tambah turun. Sehingga memang memungkinkan ada menimbulkan bantuan ganda. Itu yang kami selaraskan sebenernya, perspektifnya masing-masing kementerian dan pemda supaya satu pandangan," ucapnya.

Tonton juga 'Jokowi ke Pemda: Anggaran Kesehatan-Bansos Segera Keluarkan!':

[Gambas:Video 20detik]

Ghufron menilai penyaluran bansos COVID-19 selama ini masih belum sempurna. Sebab, lanjutnya, masih ada data masyarakat yang belum diperbaharui, seperti orang yang sudah meninggal dunia hingga pindah alamat.

"Kalau tepat tidak tepat (bansos) basisnya pada DTKS ya. Karena memang di sana belum sepenuhnya sempurna, memang ada awalnya kemudian ada tidak kesempurnaan. Ada yang di DTKS ternyata sudah meninggal, ada yang di DTKS sudah pindah karena nggak ada updating, tapi lambat laun sudah ada perbaikan," katanya.

(jbr/jbr)