Jangan Cuma Ngegas, Jokowi Harus Jamin Menteri Berinovasi

Tim Detikcom - detikNews
Kamis, 09 Jul 2020 11:57 WIB
Presiden Jokowi saat ratas percepatan penyerapan anggaran. (Foto: Biro Pers Setpres)
Foto: Presiden Jokowi saat ratas percepatan penyerapan anggaran. (Foto: Biro Pers Setpres)
Selain itu, dia mengatakan Jokowi juga harus memberi penekanan sekaligus jaminan kepada para menteri agar berani berinovasi. Menurutnya, kinerja para menteri melambat karena takut melakukan hal baru yang belum punya landasan hukum.

"Presiden harus memberikan semacam guidance, petunjuk yang sifatnya memberi penekanan pada para menteri, 'Anda itu jangan takut untuk melakukan suatu yang baru meski tidak diatur dalam peraturan'. Kan orang takut, Kementerian takut melakukan hal baru nggak diatur, misal mengubah program, anggaran pada tahun anggaran berjalan, nggak bisa semena-mena, suka hati, harus ada landasan hukum. Proses ini, koordinasi kementerian, antarkementerian, pada saat normal saja sulit, apalagi tidak normal. Presiden harus memberi penekanan 'Anda kalau mau buat suatu yang baru, harus extraordinary kalau butuh aturan pun bilang sama saya apapun akan saya lakukan', begitu," ucapnya.

Muryanto pun menilai marah-marah Jokowi adalah hal yang tepat. Dia mengatakan Jokowi berupaya menunjukkan transparansi dan sikap pemimpin yang telah mendengar kebutuhan publik.

"Itu yang harus dilakukan oleh Jokowi karena itu bentuk transparansi model kepemimpinan dia," ujarnya.

Muryanto juga menyoroti isu reshuffle yang sempat muncul dan buru-buru 'dinetralisir' oleh pemerintah. Dia menilai reshuffle bukan hal yang krusial dan malah bisa menimbulkan kecemasan di kabinet.

"Sebaiknya kalau perlu 5 tahun itu tidak perlu reshuffle selama kinerja kementerian itu tepat atas dasar ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya. Reshuffle pada konteksnya berarti menunjukkan, pertama salah memilih menteri. Bisa macam-macam, karena kemampuan kurang, moral dan seterusnya. Kedua, ada abuse, ada kebingungan yang disebabkan oleh pernyataan, kebijakan yang belum waktunya. Selama isu reshuffle terus dimunculkan itu akan mengganggu kinerja pemerintah," tuturnya.


(haf/van)