Komisi III: Dewas KPK Keluarkan Ratusan Izin Penyadapan dalam Hitungan Hari

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 07 Jul 2020 19:02 WIB
RDP Komisi III dengan KPK
Foto: RDP Komisi III dengan KPK (Ibnu Hariyanto/detikcom)
Jakarta -

Komisi III DPR mengatakan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menerbitkan ratusan izin sadap dalam hitungan hari. Hal itu disampaikan usai rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan KPK.

"Satu hal, soal sadap, soal sita, soal geledah, Dewan pengawas tadi mengatakan kelar 1x24 jam permintaan izin. Bahkan sampai ratusan izin penyadapan, 264 izin yang dimintakan segera keluar dengan hitungan hari," kata Herman Hery setelah RDP dengan KPK di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2020).

Herman mengatakan Komisi III juga mendapat penjelasan soal bagaimana Dewas membackup kerja-kerja pimpinan KPK. Ia menjelaskan hubungan kerja Dewas dan pimpinan KPK berjalan selama ini. Herman menyebut pihaknya mendapat laporan hubungan pimpinan dan Dewas tak ada masalah.

"Sehingga hubungan antara Dewas KPK dan pimpinan KPK clear and clean, profesional, tidak ada masalah," sebutnya.

Dalam RDP itu, Herman sebelumnya meminta penjelasan pimpinan KPK soal perkembangan penanganan kasus-kasus yang jadi perhatian publik namun belum tuntas. Ia mengatakan, berdasarkan penjelasan pimpinan KPK, ada sejumlah hambatan yang membuat kasus itu belum tuntas, salah satunya soal audit kerugian negara.

"Ada banyak kendala yg dijelaskan pimpinan KPK tadi antara lain untuk penghitungan kerugian negara dan lain-lain. Hal itu hal teknis penyidikan tidak bisa saya buka di sini karena itu ada kode etik penyidikan itu sendiri. Itulah sebabnya, rapat kali ini, kita buat rapat tertutup karena kami juga ingin menanyakan banyak kasus yg menjadi perhatian publik saat ini," kata Herman.

Selain itu, Herman mengatakan para anggota Komisi III juga menanyakan sampai sejauh mana peran KPK dalam pengawasan dana penanganan COVID-19. Sebab, Herman mengaku menemukan ada penumpang gelap dalam penanganan COVID-19.

"Bahwa jangan sampai di era pandemi yang sekarang ini, situasi darurat, Presiden menyerukan percepatan, percepatan, percepatan, tetapi ada penumpang gelap dan akhrinya kebobolan dana itu. Kami menyoroti sejauh mana KPK mengawal urusan dana COVID-19 ini," tutur Herman.

(ibh/aud)