Pemerintah Tegaskan Tunda Pembahasan RUU HIP, Ini Alasannya

Kadek Melda - detikNews
Selasa, 07 Jul 2020 07:10 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md (dok. Kemenko Polhukam)
Foto: Menko Polhukam Mahfud Md (dok. Kemenko Polhukam)


Lebih lanjut Mahfud mengatakan, apabila ingin bertujuan untuk membuat organisasi, pemerintah sudah memiliki Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Jika ingin ditingkatkan menjadi undang-undang, Mahfud mempersilakan karena BPIP merupakan organisasi yang wajib mensosialisasikan dan membumikan pancasila serta tidak ada secara prinsip yang menentang pancasila.

"Ada gagasan dari ketua MPR, dari PBNU, dari purnawirawan yang mengatakan kalau tujuannya hanya mau membentuk organisasi dan organisasi itu sekarang sudah ada dan pemerintah juga sudah punya organisasi itu. Ada atau tidak ada undang-undang kan sudah ada BPIP," ucapnya.

"Nah kalau sekarang mau ditingkatkan menjadi undang-undang boleh saja kan tidak ada yang secara prinsip menentang ideologi Pancasila itu hanya organisasi yang wajib mensosialisasikan dan membumikan Pancasila di dalam kehidupan bernegara bukan dengan tafsir baru tapi yang sudah ada sekarang ini, tidak usah ditafsir-tafsir kan sendiri. Masukannya kalau tujuannya untuk buat organisasi ya buat saja organisasi. Ndak usah bicara soal apa yang dimaksud ini oleh Pancasila bagaimana Pancasila bagaimana itu Pancasila itu semua sudah ada di dalam berbagai peraturan perundang-undangan," sambung Mahfud.



Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga menyampaikan, tidak boleh ada tafsir pancasila di dalam sebuah undang-undang yang disebut sebagai haluan. Menurutnya tidak perlu lagi ada tafsir yang lebih spesifik.

"Jadi tafsir Pancasila tidak boleh hanya ada di dalam satu undang-undang yang disebut haluan. Tafsir di bidang ekonomi sudah ada, tafsir di bidang sosial sudah ada undang-undang PJS misalnya, tafsir di bidang diplomasi sudah ada undang-undang diplomatik, tafsir di bidang ketahanan sudah ada. Jadi ndak perlu tafsir lagi yang spesifik disebut haluan gitu," imbuhnya.

Apabila nantinya RUU HIP diusulkan menjadi RUU Pembinaan ideologi pancasila, Mahfud mempersilakan usulan tersebut untuk dibahas. Dia juga tidak mempermasalahkan adanya aksi unjuk rasa di berbagai daerah untuk menolak RUU HIP selagi tidak merusak fasilitas umum.

"(Usulan RUU HIP jadi RUU pembinaan ideologi oancasila) Mungkin, silakan saja nanti dibicarakan, tetapi kalau hanya itu, itu tidak bertentangan dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat. (Demonstrasi di beberapa daerah tolak RUU HIP) Ya ndak papa namanya demokrasi mau demo-demo tapi jangan merusak gitu aja dan ikuti protokol kesehatan," tandasnya.


(dkp/dkp)