Menkum HAM Yasonna ke Serbia Bahas Ekstradisi: Semoga Bawa Kabar Baik

Tim detikcom - detikNews
Senin, 06 Jul 2020 08:35 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menghadiri rapat kerja perdana Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Menkum HAM Yasonna Laoly (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly melakukan kunjungan kerja ke Serbia sejak Sabtu, 4 Juli, lalu. Kunjungan Yasonna itu disebut berkaitan dengan kerja sama bilateral bidang hukum dan HAM.

Dalam keterangan pers dari Kemenkum HAM yang diterima, Senin (6/7/2020), disebutkan kunjungan itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan Duta Besar Serbia untuk Indonesia HE Slobodan Marinkovic sebelumnya. Pada pertemuan itu, Yasonna membahas potensi kerja sama, termasuk di bidang Mutual Legal Assistance (MLA/Bantuan Hukum Timbal Balik) dan ekstradisi.

"Kita sebelumnya sudah menerima dan mempelajari draft perjanjian internasional terkait MLA dari Serbia. Kunjungan kali ini di antaranya untuk membahas lebih lanjut dan mencapai kesepakatan terkait perjanjian tersebut," ujar Yasonna dalam keterangan pers.

"Saya berharap bisa membawa pulang kabar baik dari kunjungan ini," imbuh Yasonna.

MLA dinilai penting bagi Yasonna. MLA juga berguna untuk pemberantasan korupsi serta pengembalian aset hasil korupsi.

"Selain itu, kerja sama bidang hukum dan HAM seperti Perjanjian MLA serta ekstradisi juga bermanfaat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi atau asset recovery," ujarnya.

Terkait MLA, Indonesia telah memiliki 11 perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik. Tujuh di antaranya sudah diratifikasi menjadi UU, yakni MLA dengan Australia, China, Korea Selatan, ASEAN, Hong Kong, India, dan Vietnam. Adapun empat lainnya sedang dalam proses ratifikasi, yaitu dengan Uni Emirat Arab, Iran, Swiss, dan Rusia.

Di sisi lain, RUU tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dan Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss pada tengah pekan ini sudah disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna DPR dan diharapkan bisa segera disahkan menjadi undang-undang. Yasonna mengatakan undang-undang tersebut akan memungkinkan aparat penegak hukum Indonesia memetakan kemungkinan adanya harta kekayaan hasil korupsi, penggelapan pajak, dan tindak pidana lain dari Indonesia yang disimpan di Swiss.

Tonton video 'Blak-blakan Menkum dan HAM Yasonna Soal Pembebasan Koruptor:

(dhn/fjp)