Berita Terpopuler Sepekan

Dianggap Jadi Solusi, Jalur Bina RW PPDB Jakarta Tetap Dikritisi

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 04 Jul 2020 14:14 WIB
Ortu murid demo di Taman Pandang, Jakarta meminta PPDB DKI 2020 dibatalkan.
Protes orang tua murid atas PPDB DKI (Luqman Nurhadi Arunanta/detikcom)
Jakarta -

Sistem pendaftaran peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta yang mencantumkan syarat usia menuai kritik. Pemerintah Provinsi DKI pun menyodorkan solusi PPDB Bina RW. Namun solusi ini tetap panen kritik.

Mulanya kebijakan PPDB Bina RW ini untuk peserta didik baru yang rumahnya dekat dengan sekolah tapi tidak diterima di PPDB DKI Jakarta. Kebijakan ini merupakan solusi bagi mereka yang belum mendapat sekolah negeri.

"Setelah kami berkoordinasi, dan kami juga mengakomodasi tingginya minat masyarakat untuk sekolah negeri, di mana ada siswa berada dengan 1 RW dengan sekolahnya belum dapat diterima, maka hari ini kami mengumumkan bahwa Pemprov DKI Jakarta membuka jalur yang namanya jalur zonasi untuk Bina RW sekolah, tentunya dengan kami tambahkan kuota untuk menaikkan rasio di setiap kelasnya dari 36 menjadi 40," ujar Kadisdik DKI Nahdiana dalam diskusi telekonferensi, Selasa (30/6/2020).

Dia memastikan pihak Pemprov DKI terus berkoordinasi dengan Kemendikbud. Nahdiana mengatakan Kemendikbud juga sudah mengizinkan terkait penambahan kuota.

"Kami tentu berkoordinasi kepada Kemendikbud sebelum kami memutuskan ini. Kami minta diizinkan untuk menambah kuota karena memang banyaknya minat masyarakat yang tinggi untuk ini," jelasnya.

Nahdiana menjelaskan jalur zonasi Bina RW ini mulai dibuka pada 4 Juli 2020. Jalur ini khusus untuk calon siswa yang tinggal satu RW dengan sekolah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatakan telah merekomendasikan terkait hal itu.

"Kemdikbud merekomendasikan agar jumlah siswa per rombel (rombongan belajar) di kelas VII dan X ditambah 4 siswa (10 persen dari standar)," kata Plt Dirjen PAUD-Pendidikan Tinggi Pendidikan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad kepada wartawan, Selasa (30/6/2020).

"Untuk menampung calon siswa yang terdekat dengan sekolah," imbuhnya.

Hal senada disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI menilai kebijakan tersebut sebagai upaya solusi bersama.

"KPAI mengapresiasi kebijakan penambahan kursi di tiap kelas sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta win-win solution bagi anak-anak atau calon peserta didik yang rumahnya dekat sekolah tapi tidak diterima di sekolah tersebut karena usianya masih muda. Ini berarti Kepala Dinas Pendidikan mau mendengarkan suara masukan banyak pihak," kata Komisioner KPAI Retno Listyarti kepada wartawan, Selasa (30/6/2020).

"KPAI belum berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait zona bina RW tersebut, sehingga KPAI belum bisa mengomentari," sambungnya.

Namun Retno mengatakan KPAI mendorong basis penerimaannya dinaikkan ke tingkat kelurahan. Sebab, dikhawatirkan bila berbasis RW akan membatasi anak di RW lain padahal satu kelurahan.

"KPAI berharap basisnya tetap kelurahan di mana sekolah itu berada, karena khawatir jika basisnya RW akan membatasi juga anak-anak di RW lain, padahal kelurahannya sama. Lalu bagaimana kalau anak-anak di RW itu malah tidak ada yang mendaftar PPDB tahun ini," ucapnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3