Round-Up

Plus Minus dari DPRD DKI soal Museum Nabi di Lahan Reklamasi

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 04 Jul 2020 08:30 WIB
Pimpinan DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 resmi dilantik hari ini. Mereka diambil sumpahnya oleh Kepala Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di gedung DPRD DKI.
Ruang paripurna DPRD DKI / Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Pemprov DKI menyatakan reklamasi perluasan Ancol yang izinnya diterbitkan Gubernur Anies Baswedan adalah demi kepentingan publik, salah satunya untuk pembangunan Museum Sejarah Nabi. Rencana ini pun menjadi sorotan anggota dewan ibu kota.

Rencana di lahan reklamasi itu diumumkan oleh Sekda DKI, Saefullah, dalam video conference yang disiarkan di akun YouTube Pemprov DKI, Jumat (3/7/2020).

Dalam penjelasannya, Saefullah menuturkan perluasan kawasan itu juga untuk membangun Museum Rasulullah SAW. Groundbreaking pembangunan Museum Rasulullah SAW itu, kata dia, sudah dilakukan pada Februari 2020.

"Selanjutnya Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memanfaatkan tanah hasil perluasan secara transparan dan mengutamakan kepentingan publik, di antaranya pembangunan tempat bermain anak dan pembangunan museum internasional sejarah Rasulullah SAW dan peradaban Islam di kawasan Ancol tersebut. Groundbreaking telah dilakukan pada bulan Februari 2020 yang lalu," katanya.

Izin reklamasi perluasan Ancol ini sendiri diterbitkan Anies lewat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Kepgub itu diteken pada 24 Februari 2020.

Tonton juga 'Pemprov DKI: Reklamasi Ancol untuk Kawasan Wisata Warga':

[Gambas:Video 20detik]

Dalam Kepgub itu, disebutkan bahwa daratan seluas lebih-kurang 20 ha yang sudah terbentuk berdasarkan perjanjian antara Pemprov DKI dengan PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) pada 13 April 2009 merupakan bagian dari rencana perluasan Ancol Timur seluas lebih-kurang 120 ha.

Kembali soal rencana pembangunan museum sejarah Nabi Rasulullah SAW di lahan reklamasi, para anggota DPRD DKI punya pendapat sendiri. Begini kata mereka.

Selanjutnya
Halaman
1 2