Cerita Pimpinan KPK Sempat ke Kaltim Ingatkan Pejabat-Kontraktor soal OTT

Ibnu Hariyanto - detikNews
Sabtu, 04 Jul 2020 00:38 WIB
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Foto: Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (Antara Foto)
Jakarta -

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan sempat melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur (Kaltim) sebelum operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kutai Timur Ismunandar. Nawawi mengaku sudah memperingatkan agar tidak ada lagi pejabat kena OTT di Kaltim.

"Kalau tidak keliru sekitar 11 Maret saya bersama tim korsup (koordinasi dan supervisi) melaksanakan giat korsup di Kalimantan Timur tapi dilaksanakan di Balikpapan. Sampai ada media lokal setempat memberitakan apa yang kami sampaikan dalam forum itu," kata Nawawi di gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2020).

Sebab, Nawawi mengatakan KPK memiliki catatan soal kasus OTT yang terjadi di Kaltim, salah satunya soal proyek di Samarinda-Bontang. Karena itu, dia sangat berharap tidak ada OTT di Kaltim. Namun apa daya, 4 bulan berselang KPK malah melakukan OTT di Kaltim.

"Kami kebetulan ada catatan untuk Kaltim ada kasus OTT juga proyek pembuatan Samarinda-Bontang kalau tidak keliru. Kami ingatkan agar di Kaltim jangan terjadi lagi OTT, sedapatnya tidak terjadi lagi, tapi nyatanya seperti ini," sebutnya.

Padahal, Nawawi mengatakan saat itu sudah menyampaikan kepada pejabat pemerintahan daerah dan kontraktor agar tidak ada lagi permainan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sebab, Nawawi menilai proses pengadaan barang dan jasa ini sebagai salah sektor rentan terjadi korupsi.

"Kami sampaikan pada waktu itu bahwa dalam kaitannya dengan PBJ atau pengadaan barang dan jasa ini betul-betul tidak ada lagi permainan-permainan. Karena kami KPK dengan korsup kami betul-betul memantau giat yang berhubungan dengan PBJ. Ancaman ini malah kami sampaikan kepada pejabat pemerintahan maupun para kontraktor di Kaltim. Nyatanya sepeti yang kita lihat sekarang," tuturnya.

Terbaru, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan sejumlah pihak pada Kamis (2/7) di Jakarta, Kutai Timur dan Samarinda. Dari OTT itu, KPK kemudian menetapkan 7 orang tersangka kasus dugaan suap pembangunan proyek insfrastruktur di Kutai Timur.

Selanjutnya
Halaman
1 2