Peneliti LIPI Jelaskan Kendala Pelaku Pengantin Pesanan China Sulit Ditindak

Yulida Medistiara - detikNews
Jumat, 03 Jul 2020 20:23 WIB
Ilustrasi perdagangan orang/prostitusi (Fuad Hashim/detikcom)
Foto: Ilustrasi perdagangan orang/prostitusi (Fuad Hashim/detikcom)

Ia mengatakan pernikahan pesanan ini sudah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang. Sebab, telah ada unsur perekrutan, ada makelar, pengangkutan para korban dipindahkan dari daerah ke daerah lain. Selain itu identitas korban sering diubah.

"Ini terlihat dalam praktik-praktik di mana ada ketimpangan relasi. Ada relasi kuasa dalam praktik pengantin pesanan ini antara makelar dengan calon korban. Makelar akan selalu ada di posisi yang lebih tinggi dibanding perempuan, berada di posisi yang sangat rentan," katanya.

"Tujuannya adalah eksploitasi, eksploitasi tenaga ada yang dijadikan tenaga kerja, ada juga yang jadi eksploitasi pesanan. Ada juga yang dijual lagi untuk menjadi perempuan pekerja seksual. Jadi ada tujuan eksploitasi. Menurut saya, ini bisa dikategorikan unsur tindak pidana sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO," sambungnya.

Senada dengan Wabilia, peneliti P2 Kewilayahan LIPI Saiful Hakam mengatakan para diplomat di KBRI memiliki tantangan untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap korban. Sebab, korban telah memiliki dokumen pernikahan, sehingga sering kali oleh kepolisian setempat di Tiongkok dinilai masuk ke ranah privat.

"Jadi, yang menjadi dilema bagi para diplomat kita adalah untuk mengintervensi perempuan yang merasa dibohongi, adalah ini sangat legal. Jadi, mereka ini ada surat nikahnya, dan untuk intervensi ini, ini adalah ranah privat, rumah tangga, dan ini melibatkan kepolisian di Tiongkok," ujar Saiful.

Ia mengatakan justru ini merupakan tantangan bagi diplomat untuk mengungkap kasus tersebut. Ia mengatakan sering kali justru yang membantu para korban adalah mahasiswa.

"Ini jadi ranah baru bagi kajian diplomat juga, ya. Kalau migran jelas, ya, orang buruh migran sebagai tenaga kerja pembantu, gitu misalnya. Masalahnya ini adalah pengantin. Jadi, ada ranah privat, rumah tangga," sambungnya.

Sebelumnya, Kedutaan Besar RI di Beijing memulangkan 40 Warga Negara Indonesia (WNI) perempuan yang menjadi korban kasus pengantin pesanan di China sepanjang Tahun 2019. KBRI Beijing menyebut banyak menerima pengaduan terkait perdagangan WNI di China.

"Sebanyak 40 orang yang kami pulangkan tersebut masuk dalam kategori TPPO (tindak pidana perdagangan orang)," ujar Duta Besar RI untuk China, Djauhari Oratmangun dilansir Antara, Selasa (7/1).

Halaman

(yld/zak)