Ahok Pernah Jadi Narapidana, Bisakah Menjadi Menteri Jokowi?

Danu Damarjati - detikNews
Jumat, 03 Jul 2020 10:50 WIB
Presiden Joko Widodo meresmikan implementasi Biodiesel 30%. Di peresmian itu Ia didampingi sejumlah tokoh mulai dari Ahok hingga Menteri BUMN Erick Thohir.
Foto ilustrasi: Presiden Jokowi bersalaman dengan Ahok. (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Beredar isu liar, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal menjadi menteri BUMN dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun Ahok pernah menjadi narapidana. Bisakah Ahok menjadi menteri?

Komisaris Utama Pertamina itu dulunya merupakan Gubernur Jakarta. Saat memimpin Jakarta, Ahok pernah berkasus lantaran pidatonya yang kontroversial di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016.

Aturan hukum soal syarat menteri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Di UU Nomor 39 Tahun 2008 itu disebut bahwa menteri harus tidak pernah dipenjara karena melakukan tindakan yang diancam pidana lima tahun. Begini bunyi pasalnya.

UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara:

Pasal 22
(2) Untuk dapat diangkat menteri, seseorang harus memenuhi persyarakat:
a. warga negara Indonesia
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
d. sehat jasmani dan rohani;
f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Apakah Ahok memenuhi enam syarat menteri dalam pasal di atas? Pasal 22 huruf f dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 menjadi problematis karena Ahok pernah dipidana penjara.

Tonton video 'Kejengkelan Jokowi Hingga Ancam Reshuffle Menteri Kurang Sense of Crisis':

Selanjutnya
Halaman
1 2 3