Round-Up

Pangkal Masalah Pedagang Ibu Kota Belum Move On dari Plastik

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Jumat, 03 Jul 2020 07:37 WIB
Pemprov DKI Jakarta melarang penggunaan kantong plastik seklai pakai di mal hingga pasar. Larangan itu mulai diberlakukan pada 1 Juli 2020 mendatang.
Ilustrasi / Foto: Rifkianto Nugroho

Ketua Komisi B DPRD DKI: Pikirkan Alternatifnya

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz. Aziz menilai sosialisasi penggunaan kantong ramah lingkungan masih kurang.

"Memang saya melihat sosialisasinya masih kurang," kata Aziz.

Kedua, menurut dia, Pemprov DKI Jakarta harus memikirkan alternatifnya.

"Misalnya plastik dilarang, bolehnya pakai kertas misalnya. Ini bisa nggak untuk menampung menampung cairan misalnya, di sisi lain ada teknologi-teknologi maju menciptakan bahan alternatif plastik ramah lingkungan, dari rumput laut, macem-macem lah," ujar Aziz.


Walhi: Pengawasan dan Sosialisasi Lemah

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai Pemprov DKI lemah dalam pengawasan dan sosialisasi terkait larangan ini.

"Harusnya pemprov sudah lakukan pengawasan bahkan sebelum (penerapan aturan), kalau masih ada upaya (pemakaian kantong plastik) gitu harusnya tidak lama-lama harusnya Pemprov perkuat pengawasan kalau masih ada hal seperti itu," kata Direktur Eksekutif WALHI DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, saat dihubungi, pada Rabu (1/7/2020).

"Kalau masih ada ya memang mau tidak mau harus dikatakan ya ada sosialisai dan pengawasan yang masih lemah, karena faktanya masih ada gitu," sambungnya.

Tubagus mengatakan seharusnya Pemprov sudah harus mulai melakukan tindakan tegas jika masih ada pihak pedagang atau pelaku usaha masih menggunakan kantong plastik. Menurutnya sanksi teguran hingga denda harus mulai diterapkan.

"Ya harusnya memang itu bisa diberlakukan tindak langsung, ada konsekuensi dari Pergub ini, pertama teguran, kedua jika teguran tidak diindahkan oleh pelaku usaha maka bisa ditindak denda gitu. Tidak ada alasan lagi para toko modern, pusat perbelanjaan dan lain-lain," ucapnya.

Kemudian Walhi juga meminta masyarakat untuk berhenti menggunakan kantong plastik. Dia menyampaikan ada banyak bahan lain yang bisa dijadikan kantong plastik seperti kaos bekas, anyaman bambu, dan sebagainya.

"Apapun yang dimiliki oleh warga itu bisa dijadikan kantong, harus diubah persepsi kantong itu bahwa apapun bisa jadi wadah itu, ini harus beraneka ragam, misal anyaman dulu kan sering kita gunakan kantong dengan anyaman, atau baju bekas bisa dikreasikan jadi kantong," ujarnya.

"Jadi nanti kita akan ada program pengawasan berjalannya. Tetapi memang ini kan baru hari pertama. Intinya sesuai dengan peraturan gubernur 142 akan dilakukan pengawasan yang terkoordinasi antara dinas lingkungan hidup kemudian Satpol PP dan juga Dinas KUKM dan di situ nanti kita akan punya program pengawasan bersama secara berkala, tentu mengingat cakupannya cukup luas jadi kalau melihat jumlahnya saja ini sudah sampai ribuan toko swalayan di Jakarta itu ada 2 ribu lebih," jelasnya.

Halaman

(aan/imk)