Cek Jembatan Putus di Gorontalo, Wamen PUPR Akan Bangun Jalur Alternatif

Ajis - detikNews
Kamis, 02 Jul 2020 15:02 WIB
Wakil Menteri PUPR, John Wempi Wetipo meninjau Jembatan Molintogupo Suwawa di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo (Ajis-detikcom).
Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo meninjau Jembatan Molintogupo Suwawa di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. (Ajis/detikcom)
Bone Bolango -

Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo meninjau Jembatan Molintogupo Suwawa di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, yang putus akibat diterjang banjir bandang pada 11 Juni lalu. Sembari menunggu pembangunan jembatan, John menginstruksikan pembangunan jembatan alternatif.

"Penanganan (jembatan putus) ini harus lebih cepat," ujar John Wempi Wetipo di lokasi jembatan putus, Kamis (2/7/2020).

Jembatan Molintogupo merupakan jembatan yang menghubungkan warga di Kecamatan Suwawa Selatan dan Kecamatan Suwawa Tengah. Aktivitas warga di dua kecamatan itu kini terganggu akibat putusnya jembatan sepanjang 110 meter tersebut.

John, yang didampingi Bupati Bone Bolango Hamim Pou, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Balai Jalan untuk segera melakukan pekerjaan pembuatan jembatan baru.

"Sambil menunggu jembatan ini jadi, kita juga akan prioritas jembatan alternatif di Buludawa sehingga warga tidak lagi menggunakan perahu untuk menyeberang. Kita perbaiki dan penanganan jembatan alternatif yang lebih duluan," jelas John Wempi Wetipo.

John mengatakan pembangunan jembatan baru nantinya menggunakan dana dari pemerintah pusat dan Provinsi Gorontalo.

"Jadi satu bentangan dari kita dan satu bentangan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Kita berharap memang kondisi masyarakat ini bisa pulih. Apalagi akses jembatan ini menjadi akses ekonomi kedua kecamatan, dan bisa beraktivitas kembali semula," tuturnya.

Diketahui, Jembatan Molintogupo Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, sudah beberapa kali rusak akibat banjir yang terjadi pada 2006, 2008, dan terakhir awal Juni 2020. Kini warga yang ingin menyeberang harus menggunakan perahu atau sampan milik warga dengan tarif Rp 5.000 hingga Rp 10 ribu per orang.

(nvl/nvl)