Amien Rais dkk Gugat UU Corona ke MK

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 02 Jul 2020 13:04 WIB
Amien Rais hadiri Rakernas PAN, Sabtu (7/12/2019).
Amien Rais (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Amien Rais dkk menggugat UU Nomor 2 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelumnya, Amien Rais dkk menggugat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tapi tidak terima karena sudah berubah bentuk menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.

Berdasarkan berkas gugatan yang dikutip di website MK, Kamis (2/6/2020), selain Amien Rais, ikut pula menggugat 56 orang lainnya. Seperti Din Syamsuddin, Sri Edi Swasono, Adi Massardi, Marwan Batubara, MS Kaban, dan Abdullah Hehamahua. Selain itu, ada tujuh badan hukum, seperti PP Persatuan Islam (Persis) dan PB Pemuda Al-Irsyad.

Amien Rais dkk menggugat UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan terhadap UUD 1945.

"Menyatakan Pasal 2 ayat 1 huruf a angka 1, 2, dan 3, Pasal 27 dan Pasal 28 UU Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," demikian bunyi petitum permohonan.

Berikut ini pasal-pasal yang dimintakan dihapus tersebut:

Pasal 2 ayat 1 huruf a angka 1, 2 dan 3:
(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Pemerintah berwenang untuk:
a. menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;
2. sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3 persen (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan
3. penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara bertahap.

Selanjutnya
Halaman
1 2