Dihapus Anies, Kajian Ganjil Genap di Pasar Dinilai PDIP DKI Tak Matang

Matius Alfons - detikNews
Kamis, 02 Jul 2020 07:19 WIB
Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono.
Gembong Warsono (Foto: Dok. istimewa)
Jakarta -

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menanggapi terkait dihapusnya kebijakan ganjil-genap di pasar seluruh DKI Jakarta. Kebijakan tersebut dinilai tidak efektif lantaran tidak melalui kajian yang matang.

"Ya makanya saya katakan, ketika bicara ganjil-genap itu bukan satu-satunya jalan keluar. Tapi, saat itu kita butuhkan untuk menjaga jarak. Nah, sekarang apakah penetapan ganjl-genap sudah melalui kajian yang matang? Ternyata begitu berjalan tidak matang juga," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, saat dihubungi, Rabu (1/7/2020).

Gembong mengatakan kajian tersebut tidak efektif lantaran Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga ragu-ragu menerapkan kebijakan ganjil-genap di pasar. Karena itu, menurutnya, saat ini langkah yang mungkin bisa dilakukan untuk mengganti kebijakan ganjil-genap yakni lokalisasi.

"Kenapa (tidak efektif)? Pak Anies ragu dengan kebijakan itu. Lah langkah berikutnya yang harus dilakukan apa? Ya, lokalisasi, mungkin. Artinya, itu isolasi daerah yang terdampak saja," ucapnya.

Meski demikian, Gembong mengatakan apapun kebijakannya Pemprov DKI seharusnya lebih fokus terhadap penerapan protokol kesehatan.

"Tetapi, apapun kebijakan yang mau diterapkan, adalah kuncinya penerapan protokol kesehatan secara ketat," imbuhnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan aturan ganjil-genap toko di pasar saat PSBB transisi telah ditiadakan. Jam operasional pasar juga akan dinormalkan seperti sediakala.

"Akan dilakukan pengawasan ketat, jam operasinya akan dikembalikan normal, ganjil-genap di dalam pasar akan ditiadakan," kata Anies dalam konferensi pers virtual yang disiarkan di kanal YouTube Pemprov DKI, Rabu (1/7/2020).

Meski demikian, karena pasar masih menjadi salah satu area penularan virus Corona (COVID-19), aparat TNI-Polri dan petugas Pemprov DKI akan mengendalikan jumlah orang yang masuk pasar. Anies menegaskan jumlah pengunjung pasar tak boleh melebihi 50 persen kapasitas pasar.

(maa/zak)