Cegah Kecelakaan, Kemenhub Terapkan TSS di Selat Sunda & Selat Lombok

Yudistira Imandiar - detikNews
Rabu, 01 Jul 2020 14:52 WIB
Ditjen Perhubungan Laut
Foto: Kemenhub
Jakarta -

Traffic Separation Scheme (TSS) atau bagan pemisah lalu lintas di Selat Sunda dan Selat Lombok resmi diberlakukan hari ini. TSS diaplikasikan untuk menjaga keamanan navigasi lalu lintas kapal.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad menerangkan, TSS diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi bernavigasi dan menekan angka kecelakaan kapal. Selain itu, diperuntukkan sebagai perlindungan lingkungan maritim di Selat Sunda dan Selat Lombok.

"Bagi kapal yang melakukan pelanggaran terkait tata cara berlalu lintas di jalur TSS yang membahayakan dan dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan di area TSS akan dilakukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkap Ahmad dalam keterangan tertulis, Selasa (1/7/2020).


Ia menjelaskan, kapal patroli dari Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) melakukan pengamatan terhadap kapal yang diduga melakukan pelanggaran di jalur TSS, berdasarkan informasi dari Vessel Traffic Service (VTS). Setelah itu, kapal patroli akan berkomunikasi via radio dengan kapal yang diduga melakukan pelanggaran untuk menginformasikan pelanggaran. Di saat bersamaan, kapal patrol juga mengamati dengan radar, AIS, peta laut dan GPS.

"Apabila kapal yang diduga melakukan pelanggaran menjawab panggilan, maka nakhoda kapal negara patroli KPLP akan melakukan pemeriksaan kapal yang diduga melakukan pelanggaran. Sedangkan apabila kapal tersebut tidak menjawab panggilan, maka nakhoda kapal negara patroli KPLP akan membuat laporan dan berita acara kejadian ke syahbandar setempat," terang Ahmad.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut, Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak menjadi penanggung jawab patrol di TSS Selat Lombok. Sementara itu, penanggung jawab patroli di TSS Selat Sunda diserahkan kepada PLP Kelas I Tanjung Priok.

"Saya berharap dengan dimulainya implementasi TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok pada hari ini, serta dengan berbagai kesiapan yang telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan menjelang penerapan TSS, lalu lintas kapal dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib sehingga dapat meningkatkan keselamatan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di kedua selat tersebut," ujar Ahmad.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebelumnya telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP.531/DJPL/2020 dan KP.533/DJPL/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kapal Negara Patroli Dalam Rangka Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Berlalu Lintas Pada Bagan Pemisah Lalu Lintas di Selat Sunda dan Selat Lombok.

SOP tersebut diterapkan untuk melaksanakan ketentuan IMO Circular Nomor COLREG.2/Circ.74 tentang new Traffic Separation Scheme dan SN.1/Circ.337 tentang Routeing Measures Other Than Traffic Separation Schemes tanggal 14 Juni 2019, serta untuk melaksanakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 129 dan KM 130 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Lombok dan Selat Sunda dalam rangka menjamin terlaksananya penegakan hukum pada kedua TSS tersebut.

(mul/mpr)