Penyataan Lengkap Jokowi yang Kembali Soroti Kementerian Kesehatan

Tim detikcom - detikNews
Senin, 29 Jun 2020 10:42 WIB
Presiden Jokowi menyambangi kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jakarta.
Presiden Jokowi (Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Rapat terbatas pada pagi hari ini kita akan evaluasi dalam rangka percepatan penanganan dampak pandemi Covid. Dan pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi saya minta agar kita bekerja tidak linier. Saya minta ada sebuah terobosan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Dan itu, terobosan itu kita harapkan betul-betul berdampak pada percepatan penanganan ini. Jadi tidak datar-datar saja. Bisa saja dilakukan dengan menambah personel dari pusat atau tenaga medis dari pusat untuk provinsi-provinsi di luar DKI yang menunjukkan tren penyebaran yang masih tinggi. Kedua mungkin bisa dibantu lebih banyak peralatan. Dan betul-betul, dua hal tadi kita kontrol di provinsi. Karena kalau tidak kita lakukan sesuatu, dan kita masih datar seperti ini, ini nggak ada pergerakan yang signifikan.

Kemudian yang kedua saya juga minta dilihat betul daerah-daerah yang mulai masuk ke new normal. Tahapannya betul-betul dilalui. Baik itu pra kondisi, timingnya kapan. Diberikan panduan, ada guiden dari pusat. Sehingga mereka tidak salah. Ada pra kondisi, ada ketepatan timingnya, kemudian dan yang ketiga prioritas sektor mana yang dibuka itu betul-betul diberikan panduan.

Kemudian pelibatan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog, dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran harus kita libatkan. Sehingga jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas-jelas Covid oleh keluarga. Itu saya kira sebuah hal yang harus kita jaga tidak terjadi lagi setelah ini.

Kemudian pemeriksaan PCR maupun rapid test yang ditolak oleh masyarakat. Ini karena apa? Ya mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang rapid test, belum ada penjelasan terlebih dahulu, sosialisasi dulu ke masyarakat yang akan didatangi. Sehingga yang terjadi adalah penolakan.

Selanjutnya, saya minta agar pembayaran imbursement untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Covid ini dipercepat pencairannya. Jangan sampai ada keluhan. Misalnya yang meninggal itu harus segera di apa itu, bantuan santunan itu harus, mestinya begitu meninggal bantuan santunan harus keluar. Jangan sampai. Prosedurnya di Kementerian Kesehatan betul-betul bisa dipotong. Jangan sampai bertele-tele. Kalau aturan di Permen-nya berbelit-belit ya disederhanakan. Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya. Insentif tenaga medis secepatnya. Insentif untuk petugas lab juga secepanya. Kita nunggu apa lagi? Anggarannya sudah ada.

Yang terakhir menurut saya yang paling penting adalah pengendalian yang terintegrasi, pengendalian yang terpadu. Sehingga semua kerja kita ini bisa efekktif. Nggak ada lagi ego sektoral, ego kementerian, ego lembaga, ego kedaerahan. Apalagi jalan sendiri-sendiri. Saya kira ini harus sudah kita hilangkan. Dukungan TNI/Polri, terutama dalam kedisiplinan di masyarakat, terutama untuk area-area publik yang berisiko kita harapkan terus betul-betul dijaga.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya minta agar menyiapkan sebuah terobosan agar ada sesuatu baru lagi yang kita kerjakan bersama-sama dan memberikan efek besar pada masyarakat untuk betul-betul kita mematuhi protokol kesehatan yang ada.

Saya rasa itu, terima kasih.

Halaman

(mae/imk)