Kemenag Jelaskan Alokasi Anggaran untuk VPN yang Disoal Komisi VIII DPR

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Sabtu, 27 Jun 2020 08:32 WIB
Plt Sekjen Kemenag, Nizar
Plt Sekjen Kemenag, Nizar (Foto: dok. Kementerian Agama)
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus mempertanyakan rencana alokasi anggaran tahun 2021 Kementerian Agama (Kemenag) yang salah satunya untuk membayar bandwith virtual private network (VPN). Kemenag pun memberi penjelasan.

Plt Sekjen Kemenag, Nizar, mengatakan penggunaan jalur VPN akan membuat data yang dijalankan Kemenag lebih aman karena bukan jalur internet umum dan lebih privacy karena merupakan jalur virtual pribadi. Nizar mengatakan pengguaan VPN di Kemenag untuk menghindari pencurian data.

"Sehingga yang menggunakan jalur VPN hanya pemilik VPN, tidak ada yang lain. Ini bagian upaya menghindari adanya pencurian data yang bisa dilakukan bila menggunakan jalur internet umum," kata Nizar dalam keterangannya dalam situs resmi Kemenag, seperti dilihat detikcom, Sabtu (27/6/2020).

Nizar mengatakan semua instansi, baik swasta maupun pemerintah, membutuhkan VPN untuk menghubungkan semua lokasi kantor. Penggunaan VPN disebut Nizar membuat pengiriman data dari kantor pusat ke kantor lain termasuk daerah bisa berjalan dengan cepat dan aman karena data pemerintah harus dijaga.

"Kemenag membutuhkan VPN untuk menghubungkan seluruh kantor Kemenag, pusat dan daerah secara aman," jelas Nizar.

"Kemenag sudah lama menggunakan VPN untuk menjalankan aplikasi SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu), pusat hingga kantor Kemenag kabupaten/kota. Semua Kankemenag kabupaten/kota bekerja dalam satu jaringan dengan kantor pusatnya sehingga pertukaran data lebih cepat dan aman," imbuhnya.

Tonton juga 'Komisi VIII Bingung Kemenag Minta Anggaran Untuk VPN':

[Gambas:Video 20detik]

Selain itu, Kemenag juga menggunakan VPN untuk keperluan hubungan dengan instansi atau kementerian lain. Nizar mencotohkan penggunaan VPN untuk komunikasi data dukcapil ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), atau komunikasi dengan BPK, Kantor Staf Presiden, bank, maupun instansi lain yang membutuhkan pertukaran data.

"Jalur VPN ini juga bisa digunakan untuk pelaksanaan e-audit dari kantor pusat ke kantor Kemenag daerah," terang Nizar.

Selanjutnya
Halaman
1 2