Anggaran 2020 Dipangkas Rp 297 M, KPU Minta Tambahan untuk Rancang e-Rekap

Yulida Medistiara - detikNews
Sabtu, 27 Jun 2020 01:34 WIB
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini (kiri), Sekjen KIPP Kaka Suminta (kedua kiri) dan Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi (kanan) saat menjadi pembicara pada diskusi media di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (22/8/2019). Diskusi tersebut mengangkat tema Dari Pemilu Serentak 2019, menuju Pilkada Serentak 2020. Sebuah Evaluasi dan Pembelajaran.
Ketua KPU Arief Budiman (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta -

KPU sedang merancang sistem rekapitulasi elektronik (e-rekap) untuk dilaksanakan berjenjang dari tingkat kabupaten hingga provinsi. KPU meminta tambahan anggaran agar e-rekap bisa diimplementasikan.

Ketua KPU Arief Budiman awalnya mengatakan pihaknya memiliki kendala dalam mempersiapkan e-rekap karena anggaran tahun 2020 untuk KPU dipangkas. Arief juga sempat curhat karena Bawaslu mendapatkan anggaran lebih banyak.

"e-rekap sedang kami rancang, sudah mendekati finish, kami merencanakan melakukan beberapa simulasi. Tetapi kami punya kendala, setelah anggaran kami kemarin dipangkas Rp 297 miliar," kata Arief dalam diskusi online, Jumat (26/6/2020).

"Saya waktu itu sempat ngiri saja sama Bawaslu andaikan anggaran itu ada di kita, kita akan bisa berbuat lebih banyak untuk membuat Pemilu ini didukung oleh banyak teknologi informasi. Ya sudah, itu dipangkas, kami harus mengaturnya lagi," ungkapnya.

Arief mengungkapkan awalnya anggaran KPU tahun 2020 sebesar Rp 2,1 triliun, tetapi karena COVID-19 anggaran KPU dipangkas Rp 279 miliar. KPU disebutnya terpaksa mengurangi sejumlah kegiatan, termasuk e-rekap, karena anggaran yang ada sudah mepet untuk keperluan KPU.

Kemudian KPU kembali mengajukan penambahan anggaran untuk pengadaan APD agar pelaksanaan Pilkada sesuai protokol COVID-19, sekaligus mengusulkan anggaran untuk e-rekap, sebesar Rp 83 miliar hanya dikabulkan Rp 463 juta. Oleh karena itu, Arief meminta dukungan semua pihak agar e-rekap dapat terimplementasi.

"Padahal salah satu poin yang kami ajukan adalah persiapan e-rekap ini. Ini sekarang sedang kami usulkan lagi mudah-mudahan saja bisa disetujui. Kalau tidak, maka kami hanya punya ruang melakukan kegiatan di Pilkada 2020 hanya dengan Rp 463 juta. Saya tidak tahu saya harus melakukan sebanyak apa aktivitas dan dukungan dan kegiatan lain-lain dengan anggaran sebesar itu. Mudah-mudahan ini dengan dukungan para pihak kebijakan-kebijakan yang disusun, direncanakan KPU bisa diimplementasikan dengan baik. Salah satunya adalah kesiapan e-rekap kita," kata Arief.

Oleh karenanya KPU akan kembali mengajukan anggaran untuk e-rekap. Arief mengatakan dengan adanya e-rekap dapat memudahkan rekapitulasi yang sebelumnya berjenjang dapat mempersingkat waktu rekapitulasi, karena form C1 tinggal difoto.

"Lalu apa yang akan dilakukan KPU untuk mempersiapkan e-rekap ini? Ya tentu kami akan melakukan revisi lagi. Kalau disetujui. Itulah mengapa kemarin di dalam RDP itu ada juga usulan revisi antar program yang dilakukan KPU sebesar Rp 10 miliar, salah satunya untuk mendukung penggunaan teknologi informasi e-rekap," katanya.

Selanjutnya
Halaman
1 2