Ketua KPK Firli Sudah Diklarifikasi Dewas soal Laporan Naik Heli Mewah

Ibnu Hariyanto - detikNews
Jumat, 26 Jun 2020 11:21 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri mendatangi gedung DPR. Firli mengaku akan bertemu dengan pimpinan DPR.
Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: dok detikcom)
Jakarta -

Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah memanggil Ketua KPK Firli Bahuri terkait laporan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) soal dugaan pelanggaran etik karena naik helikopter mewah. Pemanggilan itu guna meminta klarifikasi dari Firli soal heboh naik helikopter mewah tersebut.

"Sudah diklarifikasi atau dimintai keterangan oleh Dewas Kamis (25/6) kemarin," kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris kepada wartawan, Jumat (26/6/2020).

Syamsuddin mengatakan klarifikasi kepada Firli dilakukan pada Kamis (25/6). Namun, ia belum menjelaskan lebih apa hasil dari proses klarifikasi itu.

Sebelumnya diberitakan, Dewas KPK sudah menerima laporan MAKI tersebut. Dewas KPK juga telah membentuk tim untuk mengidentifikasi fakta-fakta lebih lanjut terkait laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli Bahuri itu.

MAKI melaporkan Firli Bahuri ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik pada Rabu (24/6). Firli diduga melanggar etik karena menggunakan helikopter mewah saat kunjungan ke Baturaja di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

"Hari ini, Rabu, tanggal 24 Juni 2020, MAKI telah menyampaikan melalui e-mail kepada Dewan Pengawas KPK berisi aduan dugaan pelanggaran kode etik oleh Firli Ketua KPK atas penggunaan helikopter mewah untuk perjalanan dari Palembang ke Baturaja pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6).

Boyamin menyebut Firli menaiki helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO saat perjalanan dari Palembang menuju Baturaja. Menurutnya, Firli patut diduga melanggar aturan tentang kode etik pimpinan KPK terkait larangan bergaya hidup mewah.

Aturan tentang larangan insan KPK bergaya hidup mewah itu tertuang dalam Peraturan Dewan Pengawas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK, poin 27 aspek Integritas mengatakan: Kode Etik dari Nilai Dasar Integritas tercermin dalam Pedoman Perilaku bagi Insan Komisi sebagai berikut: Tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat, terutama kepada sesama Insan Komisi.

(ibh/dkp)