Ma'ruf Amin Dorong Pemutakhiran DTKS Melalui Verifikasi Lapangan

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 26 Jun 2020 01:24 WIB
Wapres Maruf Amin
Foto: Wapres Ma'ruf Amin (dok. Setwapres)
Jakarta -

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) melalui verifikasi lapangan secara nasional. Ma'ruf mencontohkan seperti metode yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 lalu.

Hal itu disampaikan Ma'ruf pada saat memimpin rapat membahas konsolidasi data kemiskinan di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (25/6/2020). Turut hadir Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, Mensos Juliari Batubara, Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, dan Kepala BPS Suhariyanto.

"Dalam melakukan verifikasi lapangan ini sebaiknya dilakukan menggunakan metodologi seperti yang dilakukan BPS pada tahun 2015, termasuk dilakukannya Forum Konsultasi Publik (FKP) di tingkat desa/kelurahan," kata Ma'ruf.

Verifikasi ini, lanjut Ma'ruf, membutuhkan data awal atau pre list. Data awal ini dapat berasal dari DTKS yang ada dan data yang telah terkumpul dari berbagai daerah.

"Perlu segera dibangun mekanisme pendaftaran mandiri untuk melengkapi pemutakhiran besar tingkat nasional sekaligus menjadi alat pemutakhiran dinamis/real time," ucapnya

Lebih lanjut, Ma'ruf menuturkan bahwa dengan mekanisme ini orang yang merasa membutuhkan bantuan sosial dapat mendaftar. Baik datang secara langsung atau melalui aplikasi.

"Sudah tentu mereka harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu untuk bisa dimasukkan ke dalam basis data," terangnya.

Ma'ruf menjelaskan bahwa contoh praktik terbaik tata kelola data perlindungan sosial di negara lain adalah dengan membagi pengelolaan data perlindungan sosial menjadi social registry dan beneficiary registry. "Saya ingin Menko PMK dan Kepala BAPPENAS melakukan kajian tentang hal ini dan melaporkannya kepada saya," tuturnya.

Ma'ruf juga mengungkapkan bahwa data perlindungan sosial merupakan data yang sangat berharga bagi suatu negara. Sehingga perlu tata kelola pengawasan yang baik.

"Saya mendengar dulu ada yang disebut dengan POKJA Data. Saya ingin ada semacam tim pengawas, apapun itu namanya, tidak perlu terlalu formal. Tim inilah yang bertugas memastikan kebijakan pengelolaan dan keakuratan DTKS, sebelum DTKS ditanda tangani oleh Menteri Sosial. Silakan Menko PMK dan para menteri untuk memikirkannya," imbuhnya.

(rfs/rfs)