Catatan ICW-TII 6 Bulan KPK Era Firli Bahuri: Rendah OTT-Banyak Masalah Internal

Ibnu Hariyanto - detikNews
Kamis, 25 Jun 2020 13:26 WIB
Gedung KPK
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Transparancy International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan hasil kajian terkait kinerja KPK dalam 6 bulan pertama. ICW menyebut kinerja KPK era kepemimpinan Firli Bahuri adalah yang paling banyak masalah dibanding era sebelum-sebelumnya.

"Kita tiba pada kesimpulan bahwa ini merupakan rapor merah bagi lembaga antirasuah, dan rapor merah ini sebenarnya kalau hitung-hitung rezim kepemimpinan dari mulai KPK berdiri sebenarnya ini era KPK yang paling banyak problemnya. Saya rasa belum pernah KPK sekacau ini masalahnya dan belum pernah juga kepercayaan publik jatuh," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi daring 'Peluncuran Hasil Pemantauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Semester 1 (Desember 2019-Juni 2020)', Kamis (25/6/2020).

Kurnia mengatakan di era Firli Bahuri angka operasi tangkap tangan (OTT) KPK, menurun drastis dibanding era pimpinan sebelumnya di periode yang sama. Kurnia mencatat di era Firli selama 6 bulan pertama hanya melakukan 2 OTT yakni terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Mulai dari jumlah tangkap tangan yang sangat merosot tajam, kita mencatat di sini di tahun 2016, dalam 6 bulan pertama dari 1 Januari sampai 15 Juni 2016 ada 8 tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, di 2017 ada 5 tangkap tangan, di 2018 ada 13 ini yang paling tinggi, di 2019 ada 7, dan di 2020 zamannya Firli Bahuri hanya 2. Itu pun 2 banyak permasalahan," ujarnya.

"Apakah ini cukup mengejutkan bagi publik? tidak sebenarnya, karena sejak awal 5 orang yang sedang duduk sebagai pimpinan KPK ini adalah lima orang yang tidak pernah bicara lebih jauh soal penindakan, bahkan 5 orang ini adalah 5 orang yang setuju dengan revisi UU KPK. Itu dari sisi tangkap tangan yang sangat merosot tajam," lanjutnya.

Kemudian, Kurnia menyebut KPK era Firli Bahuri paling banyak menelurkan buronan. Ia mencatat ada lima buronan yang ditetapkan oleh KPK, dua diantaranya berhasil ditangkap.

"Tersisa tiga lagi ada Harun Masiku, Hiendra Soenjoto dan juga Samin Tan ditambah lagi buronan yang lain, Samsul Nursalim, Itjih Nursalim itukan belum berhasil diungkap oleh KPK. Maka dari itu penting ke depan untuk mengingatkan baik itu Komisioner KPK, ataupun mungkin Juru Bicara KPK Pak Ali Fikri untuk mengupdate bagaimana sekarang perkembangan pencarian Harun Masiku ini kan yang masih menjadi persoalan," ujarnya.

Kurnia juga mengatakan KPK era Firli cenderung tidak melakukan pengusutan terhadap kasus-kasus besar. Sebab, menurutnya, tidak ada perkembangan yang signifikan dari kasus-kasus besar seperti dugaan korupsi BLBI, Century hingga korupsi proyek e-KTP.

Selain itu, Kurnia juga menyoroti soal OTT pejabat Universitas Negeri Jakarta terkait kasus pungli yang harusnya bisa diusut KPK. Namun, kasus itu malah diserahkan ke Polri karena tidak ditemukan unsur pelaku penyelenggara negara.

"Yang mana di awal dia mengatakan ada keterlibatan dari Rektor Universitas Negeri Jakarta akan tetapi di ujung dia malah meralat bahwa kami tidak menemukan unsur penyelenggara negara dalam tangkap tangan kali ini. Ini kan situasi yang cukup miris ya, kita melihat KPK begitu. Dan informasinya sebenarnya simpang siur tidak ada informasi yang jelas bagaimana kelanjutannya dan alih-alih perkara itu bisa diungkap," sebut Kurnia.

Kurnia mengatakan KPK era Firli juga terlihat sengkarut dalam penanganan perkara, salah satunya kasus OTT terhadap mantan Komisioner KPK Wahyu Setiawan. Menurut Kurnia, hal itu terlihat dari belum tertangkapnya Harun Masiku hingga kini.

Tak hanya terkait sektor penindakan, Kurnia menilai KPK era Firli Bahuri juga banyak masalah di sektor organisasi internal. Masalah itu diantaranya terkait kebijakan internal yang dinilai berdasarkan subjektivitas, tertutupnya akses publik mengenai perkembangan perkara, terkait penghentian perkara hingga banyaknya gimik-gimik politik yang dilakukan Firli Bahuri.

"Kebijakan internal KPK seringkali hanya didasarkan atas penilaian subjektivitas semata. Bahkan dengan melihat iklim di lembaga antirasuah saat ini praktis publik dapat memahami bahwa terdapat dominasi dari salah satu Pimpinan KPK dalam mengambil setiap kebijakan. Kesimpulan itu merujuk pada fakta yang terjadi di KPK, diantaranya, pengembalian paksa penyidik KPK ke Polri, penafsiran keliru publikasi penghentian penyelidikan, tertutupnya akses publik, upaya intervensi pemanggilan saksi, kental dengan gimmick politik, dan memberikan perlakuan khusus kepada tersangka. Tentu ini menunjukkan minimnya pengetahuan dari Pimpinan KPK untuk menciptakan tata kelola organisasi yang baik," ungkapnya.

Kurnia juga menilai KPK era Firli Bahuri melakukan diskriminasi terhadap tersangka yang ditangani KPK. Menurutnya, sikap diskriminasi itu terlihat saat konferensi pers eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

"Ada perlakuan khusus untuk tersangka kasus Nurhadi. Kemarin kalau teman-teman cek pada saat konferensi pers Nurhadi hanya diminta berdiri di depan itu hanya 2-3 menit, alu Ghufron mengatakan yang bersangkutan tidak bisa berdiri di sini lama karena harus melakukan pemeriksaan di gedung KPK tapi nyatanya kami mendapatkan video Nurhadi lansung dibawa ke mobil tahanan setelah konferensi pers selesai. Berarti kan Jeda waktu antara konpers itu dia berada di waiting room, kami duga dia ada di waiting room konpers tersebut. Tentu hal ini sangat disesalkan. Pertanyaan lebih lanjutnya ada hubungan apa Ghufron dan Nurhadi, kenapa dia memberikan privilege kepada Nurhadi?" tuturnya.

Tonton video 'ICW Pesimistis Dewas KPK Bisa Usut Dugaan Pelanggaran Kode Etik Firli Bahuri':

(ibh/dwia)