Round-Up

Pesan Pemerintah ke KPK-Polri-Kejagung: Jangan Biarkan Kasus Terkatung-katung

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 23 Jun 2020 23:01 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD membuka Forum Komunikasi dan Koordinasi di Jakarta, Selasa (10/3/2020). Forum ini dihadiri oleh Alumni Penerima Beasiswa Supersemar.
Menko Polhukam Mahfud Md (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Banyak kasus terkatung-katung tanpa kejelasan nasib di tiga lembaga penegak hukum, yaitu KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md.

Kepada Ketua KPK Firli Bahuri, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Mahfud menegaskan, jika suatu perkara memiliki alat bukti kuat untuk diproses hukum, maka proseslah. Namun, jika sebaliknya, Mahfud meminta perkara tersebut tidak digantung.

"Tidak secara spesifik (bahas SP3), tapi itu bisa menjadi bagian di KPK, Kejagung, kepolisian, banyak kasus terkatung-katung. Banyak perkara yang dari P-19 ke P-21 ke P-17, P-18 itu sering bolak-balik banyak kasus. Untuk itu, kita minta ke Kejagung dan kepolisian bagaimana menyelesaikan itu agar tidak bolak-balik, segera ada kepastian hukum. Kalau harus diproses ya diproses, kalau nggak ya jangan bolak-balik," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Pernyataan Mahfud tersebut menanggapi pertanyaan wartawan soal pertemuannya dengan ketiga pimpinan lembaga penegak hukum yang dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Senin (22/6).

Menko Polhukam Mahfud Md bersama Kapolri hingga Ketua KPKMenko Polhukam Mahfud Md bersama Kapolri hingga Ketua KPK. (Foto: Istimewa)

Mahfud kemudian menyoroti KPK. Dia meminta kasus tak digantung dan diombang-ambingkan oleh opini masyarakat.

"Di KPK juga gitu. Jangan terlalu banyak menggantung kasus dan diombang-ambingkan opini. Ada aturan-aturan hukum di mana KPK harus mengambil tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, baik substansial maupun proseduralnya. Sehingga hukum tidak boleh diombang-ambingkan opini masyarakat," ungkap Mahfud.

Menanggapi permintaan Mahfud, Polri mengatakan pihaknya akan memperhatikan arahan itu. Polri pun akan terus berkoordinasi dengan kejaksaan untuk mewujudkan permintaan Mahfud.

"Tentu apa yang Bapak Menko Polhukam katakan akan kita perhatikan, menjadi catatan untuk kita. Komunikasi dan koordinasi terus kami lakukan dengan kejaksaan tentunya untuk kepastian hukum pada masyarakat," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dihubungi detikcom, sore ini.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3