Ma'ruf Amin Terima Gelar Doktor HC Manajemen Keminatan Syariah dari UMI

Eva Safitri - detikNews
Selasa, 23 Jun 2020 11:13 WIB
Maruf Amin saat memberikan orasi ilmiah untuk Universitas Muslim Indoneisa
Ma'ruf Amin saat memberikan orasi ilmiah untuk Universitas Muslim Indonesia (Foto: Biro Setwapres)
Jakarta -

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meraih gelar kehormatan Doktor Honoris Causa (HC) dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) dalam bidang ilmu manajemen keminatan syariah. Gelar itu diberikan karena Ma'ruf dinilai berperan dalam pertumbuhan ekonomi syariah.

"Melihat pemikiran dan langkah beliau yang erat terkait dengan pertumbuhan ekonomi syariah maka Universitas Muslim Indonesia memandang patut dan layak, gelar doktor kehormatan doktor honoris causa kepada bapak KH Ma'ruf Amin dalam bidang ilmu manajemen keminatan manejemen syariah," kata Ketua Pembina YW UMI Mansyur Ramly dalam tayangan yang disiarkan langsung oleh akun YouTube UMI Makassar, Selasa (23/6/2020).

Ma'ruf mengucapkan terima kasih atas penghargaan tersebut. Ma'ruf mengatakan proses pembangunan syariah harus terus dievaluasi untuk melindungi umat supaya dapat bermuamalah sesuai dengan syariah.

"Saya menerima penganugerahan ini disertai ajakan agar UMI dapat turut berkiprah dalam pengembangan ekonomi nasional, khususnya ekonomi syariah. Kita masih butuh perjalanan panjang untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber kemaslahatan umat," kata Ma'ruf dalam sambutannya.

"Pembangunan ekonomi syariah ini sebenarnya berawal dari keinginan para ulama dalam rangka melindungi umat himayyatul ummah, 'anil muammalah ghairi syar'iah, melindungi umat supaya umat dapat bermuamalah sesuai dengan syariah. Terutama di dalam berbagai transaksi keekonomian, lebih khusus lagi transaksi perbankan dengan sistem bunga, yang oleh ulama dikatakan sebagai riba yang diharamkan," sambungnya.

Di samping itu, Ma'ruf mengungkap masalah yang masih terjadi di lembaga keuangan syariah. Salah satunya pemberian bantuan modal tanpa bagi hasil.

"Namun memang untuk merealisasi ajaran agama tersebut tidaklah mudah. Di antara masalah yang masih dihadapi lembaga keuangan syariah, terutama bank syariah ialah belum mampu memberikan bantuan modal tanpa bagi hasil secara optimal melalui al-qardhu al-hasan, karena dana-dana sosial yang terdiri dari zakat, infak, shadaqah (ZIS) masih sangat kecil," katanya.

Selain itu, masalah lain juga masih terjadi di perbankan syariah yang belum mampu memberikan pembiayaan tanpa jaminan. Oleh karena itu, Ma'ruf mengatakan perlu ada yang menjembatani hal ini sehingga dapat membantu pemberdayaan ekonomi bagi seluruh lapisan umat.

"Masalah lain yang juga dihadapi lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah ialah masih belum mampu memberikan pembiayaan tanpa jaminan, karena harus menjaga dana shahibul mal dari wanprestasi dari nasabah. Alasannya karena dana pinjaman tersebut bukanlah milik bank, tapi milik pihak ketiga yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk menjembatani hal ini, perlu diperbanyak al-qordhu al-hasan, sehingga mampu secara nyata membantu pemberdayaan ekonomi umat di lapisan ekonomi kecil," ujarnya.

(eva/hri)