Dicecar Komisi III soal Kelanjutan Pembahasan RUU KUHP-PAS, Ini Kata Menkum

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Senin, 22 Jun 2020 14:28 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly
Menkum HAM Yasonna Laoly (Rakean Radhana Natawigena/20detik)
Jakarta -

Komisi III mencecar Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly soal kelanjutan pembahasan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan (Pas). Komisi III menilai belum ada kepastian soal keberlanjutan pembahasan kedua RUU tersebut.

Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir awalnya menyinggung soal kesimpulan di tiga rapat sebelumnya dengan Menkum HAM tentang menindaklanjuti target legislasi pembahasan RUU KUHP dan RUU Pas. Adies meminta kepastian kepada Yasonna agar kedua RUU itu bisa segera dibahas.

"Kami ingin dengar sejauh mana perkembangan ini karena ini RUU sama-sama kita sepakati carry over, artinya melanjutkan saja. Kalau yang RKUHP mungkin perlu sosialisasi lagi karena ada perdebatan, tapi RUU PAS hampir nggak ada perdebatan di akhir. Jadi kami ingin dengar kenapa RUU yang mestinya kita selesaikan, karena kalau tidak, tidak ada yang dibahas," ujar Adies dalam rapat dengan Menkum HAM, Senin (22/6/2020).

"Harus ada juga RUU yang kita bahas, kok nggak ada RUU yang diselesaikan, apalagi RKUHP kebanggaan kita semua, untung di-carry over. Terkait pertimbangan lainnya harus kita carikan solusi. Ada UU carry over bisa langsung digarap terlepas banyak pro-kontra disahkan. Kita harap RKUHP dan PAS bisa segara kita bahas," imbuhnya.

Yasonna pun memberi penjelasan bahwa dalam rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo, ada arahan bahwa seluruh pembahasan peraturan perundang-undangan yang memiliki dampak luas harus dibawa ke ratas. Yasonna mengusulkan agar Komisi III mengirim surat kepada pemerintah untuk kelanjutan pembahasan RUU KUHP dan RUU Pas.

"Bahwa DPR kirim surat ke pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RKUHP dan RUU Pas, nanti presiden akan menunjuk atau memberi tahu melanjutkan pembahasan RUU ini, karena sebagai pembantu presiden saya nggak bisa ambil inisiatif sendiri, karena sebelumnya ada persoalan yang memiliki dampak besar ke publik. Ini boleh dicek ke Menseskab (soal ratas), baik permen sekalipun, kalau dia punya dampak luas," jelas Yasonna.

"Saya kira ini solusi terbaik, apalagi Pak Adies bilang RKUHP berapa lama lagi kita gunakan punya Belanda, seolah kita nggak mampu buat RUU yang sesuai dengan kearifan lokal. Mengapa tidak kita segerakan, tapi ada mekanisme konstitusional," lanjut dia.

Selanjutnya
Halaman
1 2